Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Keputusan tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal harus dilakukan secara terpisah mulai tahun 2029. Putusan yang dibacakan MK pada Kamis (26/6/2025) tersebut menyatakan, keserentakan penyelenggaraan pemilu yang konstitusional adalah dengan memisahkan pelaksanaan pemilihan umum nasional yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, dengan pemilu lokal yang meliputi pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. MK juga menyatakan bahwa pemilu lokal…

MataParlemen.id-Kejaksaan Agung mencegah eks Mendikbud Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri, di tengah statusnya sebagai saksi dalam pemeriksaan kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan pencekalan terhadap Nadiem dilakukan untuk memperlancar proses penyidikan. “Iya sejak 19 Juni 2025, untuk 6 bulan ke depan,” kata Harli dalam pesan singkat, Jumat (27/6/2025). “Alasannya, untuk memperlancar proses penyidikan,” imbuhnya. Awal pekan ini Harli menyebut Nadiem kemungkinan akan diperiksa lebih lanjut, lantaran masih ada yang harus diselidiki kepada Nadiem selaku Menteri yang menjabat saat itu. Selain itu, panggilan lanjutan kepada Nadiem masih diperlukan lantaran terdapat data-data…

MataParlemen.id-Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah bakal mengharuskan masa jabatan DPRD 2024-2029 diperpanjang. Alasannya, putusan MK tersebut berpotensi mengakibatkan kekosongan jabatan pada 2029 mendatang karena tidak ada ketentuan yang memungkinkan dilakukannya penunjukan penjabat (Pj) untuk DPRD, tak seperti kepala daerah. “Kalau bagi pejabat gubernur, bupati, wali kota kita bisa tujuk penjabat seperti yang kemarin. Tetapi untuk anggota DPRD satu-satunya cara adalah dengan cara kita memperpanjang masa jabatan,” ujar Rifqinizamy, Kamis (26/6/2025). Ia mencontohkan, jika pemilu nasional langsung digelar pada 2029, pemilu daerah baru akan digelar beberapa tahun setelahnya…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Badan urusan Rumah tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti mengapresiasi dilanjutkannya kerja sama antara Setjen DPR RI dengan Bank Mandiri dalam layanan keuangan bagi anggota DPR RI.  “Ini merupakan penandatanganan kelanjutan kerja sama antara Setjen DPR RI dengan Bank Mandiri. Seperti diketahui Bank Mandiri merupakan salah satu Bank Himbara (himpunan bank milik Negara). Dengan adanya’ kelanjutan kerja sama ini artinya ada sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif (pemerintah) melalui bank Himbara ini,” ujar Novita usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Setjen DPR RI dengan Bank Mandiri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025). Selain itu juga Politisi Fraksi…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR RI akan mendorong pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Ditjen Pesantren disebutnya penting agar Negara semakin fokus mengurus lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang kini jumlahnya sudah lebih dari 350 pesantren.  “Saya sebagai Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi langkah PKB dengan pemerintah di bawah pemerintahan Pak Prabowo, kita mengapresiasi para menterinya juga turun dan sangat konsen, karena bukan jumlah kecil lembaga pesantren ini. Kami DPR sangat men-support,” kata Cucun dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/6/2025). Hal ini diungkapkan Cucun dalam acara International Conference on the Transformation of Pesantren (ICTP) yang digelar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)…

MataParlemen.Id – Suasana haru menyelimuti Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Kamis (26/6/2025), saat Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ny. Uli Simanjuntak, menyerahkan bantuan rumah non dinas dan santunan pendidikan kepada para Warakawuri serta prajurit yang mengalami cacat akibat penugasan operasi. Dalam momen yang berlangsung penuh kehangatan dan haru itu, sebanyak 25 Warakawuri dari berbagai wilayah Indonesia, yang merupakan istri dari prajurit yang gugur dalam tugas operasi selama kurun waktu 2020 hingga 2025, menerima bantuan rumah sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AD atas jasa suami mereka menjaga kedaulatan…

MataParlemen.id-Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, Mardani Ali Sera yang juga dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan Parlemen Anggota PUIC , menegaskan kembali pentingnya mempertahankan komitmen mendukung pembebasan rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan Mardani pada pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Parlemen di Kairo, Mesir, Kamis (26/6/2025). Diketahui, salah satu dari resolusi Deklarasi Jakarta pada pertemuan Konferensi ke-19Parlemen Antar-Negara OKI atau Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC) di Jakarta beberapa waktu silam, ditegaskan bahwa Parlemen OKI komitmen untuk mendukung pembebasan Palestina. Karena itu, kunjungan diplomasi ke Mesir ini adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. “Dalam berbagai kesempatan Indonesia…

MataParlemen.id-Dalam semangat menjaga persatuan dan memperkuat identitas bangsa di tengah tantangan zaman, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas selaku Anggota MPR RI mewujudkan komitmennya terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dengan tema “Membumikan Empat Pilar Kebangsaan dalam Kehidupan Sehari-Hari”. Kegiatan ini diselenggarakan di Lumbung Mataraman Dewi Sri Purwosari, Kec. Girimulyo Kabupaten Kulonprogo dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat mulai dari pelajar, tokoh masyarakat, pemuka agama, kelompok tani, hingga perangkat setingkat kecamatan. Diskusi ini bertujuan untuk mengajak masyarakat agar tidak hanya memahami Empat Pilar Kebangsaan – yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka…

MataParlemen.id-Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal. MK mengusulkan pemungutan suara nasional dipisah dan diberi jarak paling lama 2 tahun 6 bulan dengan pemilihan tingkat daerah. “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menilai pengaturan tata niaga komoditas strategis perlu segera dilakukan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan mengurangi dampak dari impor. Sturman menjelaskan bahwa saat ini beberapa komoditas strategis, seperti tembakau, sawit, dan tapioka, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Komoditas-komoditas ini memiliki potensi ekspor yang tinggi dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara maupun kesejahteraan petani. “Kalau dikelola dengan baik, ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani,” ujarnya kepada di Gedung Nusantara I. DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025) Sturman mencontohkan kondisi petani tapioka di Provinsi Lampung. Dengan…