Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan pentingnya keberlanjutan pendidikan bagi lulusan Sekolah Rakyat. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menyarankan agar jenjang pendidikan setelah lulus dari Sekolah Rakyat dirancang secara matang, termasuk kesiapan memasuki dunia kerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. “Pemerintah sudah (harus) memikirkan setelah mereka lulus dari Sekolah Rakyat apakah ada dunia kerja yang dipersiapkan. Karena memang tujuan dari Sekolah Rakyat ini adalah mengakhiri kemiskinan yang mereka derita,” ujar Lalu dikutip Senin (25/8/2025). Menurut Lalu, siswa-siswi dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Rakyat perlu mendapatkan…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Pemerintah mengkaji ulang penerapan menerapkan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. Hal itu mengingat pasca pandemi covid, menurutnya, UMKM dapat bertahan adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga, tegasnya, jangan menambah beban masyarakat dengan pemberlakuan pajak lagi. “Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah (pajak) itu kan,” ungkapnya dikutip, Sabtu (4/7/2025). Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai, pemberlakuan pajak UMKM ini, sama saja dengan pemberlakukan pajak bagi pelaku usaha Warung…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menekankan pentingnya tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan industri kendaraan listrik, termasuk PT SGMW Motor Indonesia (Wuling), terutama di daerah tertinggal. Ia menyatakan bahwa efek berganda (multiplier effect) dari investasi industri tidak hanya diukur dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari kontribusi sosial terhadap masyarakat sekitar. “Jadi saya mendengar ada beberapa paparan bahwa, hampir 90% tenaga kerja yang memproduksi memproses bahkan memasarkan kendaraan-kendaraan listrik di Wuling ini adalah orang Indonesia, dan ditingkatkan keterampilannya dengan baik setara dengan tenaga kerja yang ada di China, tapi di satu sisi saya ingin teman-teman di wuling ini juga…

MataParlemen.id-Komisi I DPR mulai menguji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 24 calon duta besar (dubes) Republik Indonesia untuk negara sahabat termasuk perwakilan tetap RI di PBB. Uji kelayakan dan kepatutan berlangsung tertutup di ruang rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (5/7/2025). Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono mengatakan fit and proper test calon dubes hari ini dibagi dalam dua sesi. Pertama mulai pukul 10.00 WIB, sedangkan sesi kedua dari siang hingga pukul 17.30 WIB. “Kami semua sepakat untuk menjalankan fit and proper test calon duta besar untuk negara-negara sahabat. Mekanismenya…

MataParlemen.id-Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kegiatan Uji Sahih terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Provinsi Bali. Kegiatan ini digelar dalam rangka menyerap aspirasi daerah serta memastikan adanya keadilan fiskal bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam maupun yang terdampak aktivitas ekonomi nasional. Kegiatan yang dilaksanakan di Denpasar tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI, jajaran Pemerintah Provinsi Bali, termasuk Bapenda dan BPKAD, serta akademisi dan tokoh masyarakat. Uji sahih ini juga menjadi wadah diskusi dan pertukaran pandangan strategis terkait perubahan regulasi…

MataParlemen.id-Komisi III DPR mengundang sejumlah praktisi hukum dan politik untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Mereka diundang untuk memberikan pandangannya dalam rapat tersebut kurang lebih selama lebih kurang dua jam. Praktisi tersebut, adalah Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari, mantan Menteri Hukum dan HAM, serta Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, serta mantan Anggota MPR RI dan Anggota KPU RI Valina Singka Subekti. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, rapat digelar karena putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal telah menimbulkan polemik di masyarakat. Karena itu, Komisi III merasa perlu…

MataParlemen.id-Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal skandal korupsi proyek fiktif senilai Rp 431 miliar. Menurutnya, kasus megakorupsi di tubuh Telkom ini bukan hanya merugikan negara saja, namun termasuk tindakan perampokan kepada rakyat yang dilakukan secara terbuka. “Korupsi besar senilai Rp 431 miliar bukan cuma merugikan negara, tapi itu adalah perampokan yang dilakukan secara terang-terangan oleh anak usaha Telkom,” kata Mufti Anam dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025). Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek fiktif PT Telkom Indonesia (Persero) dengan total anggaran mencapai Rp 431 miliar. Dugaan korupsi yang dilakukan sembilan…

MataParlemen.id-Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang lebih dikenal sebagai Haji Uma, kembali menyuarakan kritik tajam terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI. Dalam rapat tersebut, Haji Uma menegaskan bahwa kewenangan daerah, termasuk daerah dengan status otonomi khusus seperti Aceh, semakin dipersempit oleh kebijakan pemerintah pusat. “Otonomi khusus Aceh saat ini hanya tinggal simbol. Banyak kewenangan yang seharusnya menjadi hak daerah, justru diambil alih oleh pusat melalui berbagai regulasi,” tegas Haji Uma dalam RDP yang digelar di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025). Ia mengingatkan bahwa…

MataParlemen.id-Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Anggoro Eko Cahyo. Penunjukkan ini sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026. “Pergantian ini bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan, untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara profesional dan berkelanjutan,” kata Deputi Bidang Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Vidi H Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (3/7/2025). Untuk diketahui, sebelum menjadi Dirut, Pramudya lebih dulu menjabat sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Posisi tersebut ia jalankan dengan…

MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ma’ruf Cahyono (MC) selaku Sekjen MPR RI 2019-2021 sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan MPR Ri. “Pada perkara ini KPK telah menetapkan tersangka dengan inisial MC selaku Sekjen MPR RI Periode 2019 sampai dengan 2021,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (3/7/2025). Dalam kasus ini, KPK pada Rabu (2/7/2025), Budi menyebutkan, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yakni Andi Wirawnyang berprofesi sebagai wiraswasta dan Jonathan Hartono yang merupakan seorang karyawan swasta. Namun, Andi meminta penjadwalan ulang atas pemeriksaan tersebut. “Saksi 2 (Jonathan) didalami terkait dengan investasi yang…