Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) harus segera dimulai untuk mendorong kemajuan perekonomian daerah. Menurutnya, anggaran pemerintah pusat maupun daerah tidak cukup untuk menciptakan lompatan pembangunan tanpa keterlibatan aktif dunia usaha. Mendagri menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, peran sektor swasta harus diperkuat agar pembangunan berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. “Jangan pernah bermimpi suatu daerah [atau] negara akan bisa melompat, membuat rakyat sejahtera hanya dari APBN atau dari APBD,” tegasnya…

Mataparlemen.id – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hilman Mufidi mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan sarana dan prasarana pendidikan terutama di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Dia menilai masih banyak peserta didik dengan semangat tinggi yang terhambat ketersediaan fasilitas pendidikan memadai. “Kami mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mengalokasikan 20% APBN untuk Pendidikan. Kami berharap perbaikan sarana dan prasarana menjadi fokus dari Kemendikdasmen agar mimpi Indonesia Emas 2045 terwujud,” ujar Muhammad Hilman Mufidi, Rabu (28/8/2025). Gus Hilman-sapaan akrab Muhammad Hilman Mufidi- menjelaskan saat ini masih banyak peserta didik di…

MataParlemen.id-Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafiuddin, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membentuk Badan Otorita Pengembangan Madura (BOPM) sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan Pulau Madura. Syafiuddin menjelaskan, sebelumnya pemerintah telah memiliki Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) yang dibentuk pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Namun, lembaga tersebut resmi dibubarkan pada tahun 2021. “Sejak BPWS dibubarkan, pembangunan Madura tidak lagi memiliki badan otorita yang fokus dan terintegrasi. Karena itu, kami mendorong pemerintah pusat segera membentuk BOPM agar percepatan pembangunan Madura kembali memiliki arah yang jelas,” ujar Syafiuddin, Rabu (27/8/2025). Menurutnya, keberadaan badan otorita khusus…

MataParlemen.id – Pemerintah diingatkan berhati-hati dalam mengendalikan harga beras. Sebab, kenaikan pangan pokok seperti beras berpotensi menimbulkan krisis multidimensi yang dapat mengancam stabilitas Pemerintahan Prabowo. “Beras adalah kebutuhan pokok masyarakat, jika harga naik dampaknya bisa menjalar kepada krisis ekonomi, politik hingga krisis kepercayaan, Pemerintah harus waspada,” kata Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menanggapi kenaikan harga beras medium jadi Rp 13.000/kg, pada Rabu (27/8/2025). Politisi Senior Golkar ini mengatakan, kenaikan harga pangan pokok dapat mengakibatkan tiga krisis sekaligus. Pertama, krisis ekonomi memicu inflasi, melemahkan daya beli dan memperburuk ekonomi. Kedua, krisis politik akibat kenaikan harga pokok pangan dapat menimbulkan protes,…

MataParlemen.id – Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras kualitas medium secara variatif oleh pemerintah, akan jadi pintu masuk terjadinya praktek perbuatan melawan hukum di tengah masyarakat. Beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Harusnya satu harga sebagaimana bahan bakar minyak (BBM). Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, Rabu (27/8/2025). Hal itu merespon Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia No 299 Tahun 2025 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. Dalam beleid terbaru tentang HET beras medium ini, Bapanas menetapkan kenaikan harga beras medium di semua daerah secara variatif. Kenaikannya mulai dari Rp900…

Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Stefanus BAN Liow Rapat Dengar Pendapat Umum dengan kalangan akademisi di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (27/8/2025). (Foto: DPD RI)

MataParlemen.id-Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyambut baik jalinan kerja sama strategis antara Indonesia dan Australia yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif di berbagai bidang. “Pak Duta Besar Rod Brazier berkunjung ke DPR RI, kita ucapkan terima kasih sekali. Kita juga mencatat bahwa kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tanggal 15 Mei lalu sudah membawa dampak positif. Hal itu ditandai dengan kedatangan tujuh menteri Australia ke Indonesia untuk menindaklanjutinya,” ujar Utut. Utut menambahkan, dalam waktu dekat, delegasi Indonesia…

MataParlemen.id-Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti menekankan pentingnya perhitungan yang tepat sasaran oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan kuota Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite III DPD RI dalam rangka Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Selasa (26/8/2025), di Kantor DPD RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Agita menyampaikan pandangan terkait sistem kuota penerimaan murid baru, meliputi jalur domisili, afirmasi, maupun prestasi. Menurutnya, kebutuhan tiap daerah tidak bisa disamaratakan, sehingga diharapkan Pemerintah Daerah…

MataParlemen.id-Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, melanjutkan rangkaian inisiatifnya untuk membantu Pemerintah Daerah mengatasi sampah. Setelah sebelumnya bertemu dengan Walikota Yogya, Bandung, hingga Tangerang Selatan, Eddy melanjutkan rangkaian pertemuannya ke wilayah timur Indonesia yakni ke Kota Manado, Sulawesi Utara. Kehadiran Eddy di Kota Manado disambut langsung oleh Wakil Gubernur

MataParlemen.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung, melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kota Ambon dalam rangka memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pengawasan program strategis pemerintah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini dan upaya meningkatkan perekonomian daerah. Dalam kunjungannya, Tamsil Linrung didampingi Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena, Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakota, serta Anggota Komite IV DPD RI dari Daerah Pemilihan NTB Evi Apita Maya. Kehadiran Tamsil di Ambon untuk memantau MBG merupakan wujud komitmen DPD RI dalam mengawal program prioritas…