MataParlemen.id- Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Azis Subekti, menilai Indonesia perlu membangun cognitive resilience atau ketahanan kognitif di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Menurutnya, kemajuan AI jangan sampai membuat masyarakat kehilangan kemandirian dalam berpikir dan mengambil kesimpulan.
Azis mengatakan bahwa masyarakat selama ini telah mengenal literasi digital, mulai dari kemampuan memeriksa sumber, membandingkan informasi, mengenali hoaks hingga memahami konteks sebuah informasi.
Namun, kehadiran generative AI menurutnya menghadirkan tantangan yang berbeda lantaran mesin pencari menyajikan dari berbagai sumber untuk kemudian dibuat sebuah kesimpulan yang sudah selesai.
“Generative AI mulai membantu manusia merumuskan apa yang harus dipikirkan. Dan di situlah persoalannya berubah,” kata Azis dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Azis memandang, persoalannya bukan apakah manusia harus menggunakan AI atau meninggalkan teknologi tersebut.
AI tetap memiliki manfaat besar untuk meningkatkan produktivitas. Teknologi tersebut dapat membantu mempercepat pembacaan dokumen, pengolahan data, penerjemahan, penulisan kode hingga berbagai aktivitas lainnya.
Namun, yang perlu dijaga, kata Azis, adalah kemampuan manusia menentukan bagian dari proses berpikir yang dapat diserahkan kepada teknologi dan bagian yang harus tetap dilakukan secara mandiri.
“Garis penting zaman ini bukan antara menggunakan AI dan tidak menggunakan AI. Garisnya berada antara offloading yang membebaskan pikiran dan offloading yang menggantikan pikiran,” ujarnya.
Azis mencontohkan penggunaan komputer untuk mengerjakan kalkulasi rumit. Dengan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada mesin, manusia justru memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan persoalan yang lebih besar.
Namun, kondisinya berbeda ketika seseorang meminta mesin membuat kesimpulan sebelum dirinya memahami persoalan yang sedang dihadapi.
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan kefasihan jawaban AI dengan kebenaran.
Menurutnya, jawaban AI bisa terdengar meyakinkan meski tetap keliru. Argumentasi yang disampaikan juga dapat terlihat sistematis, meskipun dibangun berdasarkan asumsi yang tidak tepat.
Karena itu, masyarakat perlu membangun kebiasaan untuk mempertanyakan jawaban yang diberikan AI. Di antaranya dengan memeriksa sumber, asumsi yang digunakan, bukti yang mendukung kesimpulan serta kemungkinan adanya pandangan yang bertentangan.
“Pada akhirnya manusia harus mempunyai kemampuan mengatakan kepada dirinya sendiri: bagaimana jika saya yang salah?” katanya.
Azis menilai ketahanan berpikir perlu dibangun sejak dunia pendidikan. Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya mengajarkan peserta didik cara menggunakan AI. Pendidikan juga harus mengajarkan kapan teknologi tersebut dapat digunakan dan kapan peserta didik perlu menjalankan proses secara mandiri.
Dia menilai kesulitan dalam memahami bacaan, menyusun argumentasi, mengalami kebuntuan hingga memperbaiki kesalahan merupakan bagian penting dari proses pembentukan kemampuan berpikir.
“Pendidikan bukan hanya proses menghasilkan jawaban. Pendidikan adalah proses membentuk manusia yang mampu menghasilkan pertimbangan,” tegasnya.
Azis mengatakan persoalan ketahanan kognitif tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memiliki dimensi strategis bagi Indonesia.
Menurutnya, bangsa yang hanya mengonsumsi teknologi dan pengetahuan dari luar berisiko semakin bergantung pada sistem yang turut menentukan bagaimana realitas dipahami.
AI, lanjut Azis, dibangun berdasarkan data dan pengetahuan yang tersedia. Sementara itu, Indonesia memiliki pengalaman sejarah, struktur sosial, adat, kehidupan desa, praktik keagamaan hingga sistem ekonomi dengan karakter tersendiri.
“AI dapat membantu kita memahami Indonesia. Tetapi AI tidak pernah hidup sebagai Indonesia,” ujarnya.
Karena itu, Azis mendorong Indonesia tidak hanya memperkuat infrastruktur dan penggunaan AI, tetapi juga meningkatkan kemampuan menghasilkan pengetahuan sendiri.
Kemampuan tersebut, kata dia, dapat disebut sebagai kedaulatan epistemik. Artinya, sebuah bangsa mampu mengakses pengetahuan dunia sekaligus tetap memiliki kemampuan menghasilkan pengetahuan dan menentukan cara memahami realitasnya sendiri.
Azis mengingatkan keberhasilan transformasi AI di Indonesia jangan hanya diukur dari jumlah pengguna atau tingkat adopsi teknologi.
“Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: untuk apa kecerdasan itu digunakan?” katanya.
Menurutnya, AI harus mampu membuat guru semakin baik dalam mendidik, tenaga kesehatan semakin optimal melayani masyarakat, birokrasi mengambil keputusan dengan lebih jernih, petani meningkatkan produktivitas, serta peneliti menghasilkan pengetahuan baru.
“Jika tidak, kita mungkin sedang melakukan digitalisasi tanpa mengalami transformasi kecerdasan,” Tutupnya.(erc).
