MataParlemen.id– Pimpinan DPR menggelar rapat koordinasi khusus dengan pemerintah dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Rapat membahas sejumlah isu strategis di sektor agraria untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria yang dinilai mendesak dan tidak bisa ditunda.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Partai Geridra), didampingi dua pimpinan DPR RI lainnya yaitu Cucun Ahmad Syamsurizal (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa/FPKB) dan Saan Mustopa (Fraksi Partai NasDem).
Sedangkan dari pemerintah hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Rapat juga dihadiri Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika.
Dalam rapat yang berkembang, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan DPR telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Agraria.
DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Pembentukan Pansus ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk merespons persoalan agraria yang selama ini menjadi sumber konflik sosial di berbagai daerah.
Namun diakui Dasco, proses pembahasan di pansus belum menghasilkan banyak hal. Di sisi lain, persoalan agraria di lapangan terus bermunculan dan tidak bisa menunggu penyelesaian dalam jangka panjang.
“Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak,” ungkap Dasco dalam rapat.
Oleh karena itu, Dasco mengataka DPR RI berinisiatif mempertemukan kementerian dan lembaga terkait dengan KPA untuk membahas persoalan-persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, kejadian demi kejadian di lapangan yang kemudian datang silih berganti, tidak bisa menunggu dan harus cepat diselesaikan.
“Nah oleh karena itu, saya kemudian berinisiatif mengundang kementerian dan lintas kementerian atau lembaga pada hari ini. Gunanya adalah membicarakan beberapa hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan,” ujarnya.
Dalam rapat yang berkembang, Dasco menekankan pembahasan rapat sengaja difokuskan pada sejumlah kasus yang paling mendesak.
“Nah mungkin dari KPA nanti bisa memaparkan, tapi mohon maaf juga kalau karena keterbatasan waktu kita, kita juga batasi mungkin beberapa persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk kita segera selesaikan,” katanya.
Dasco menambahkan, dari rapat koordinasi ini diharapkan persoalan yang dibahas dapat langsung dicari jalan keluarnya karena pejabat yang hadir memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Kehadiran para menteri dan wakil menteri dalam rapat tersebut diharapkan dapat mempercepat pengambilan keputusan.
“Mumpung ada menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil keputusan pada saat ini dan kita bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kita sepakati di sini,” kata Dasco.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah telah membentuk tim lintas kementerian untuk menyelesaikan sejumlah kasus agraria. Rapat, kata Pras, misalnya menyoroti 73 ribu hektare sawah yang tercatat masuk kawasan hutan.
“Ini kan jenis yang bisa diselesaikan lebih cepat, banyak tersebar,” kata Prasetyo. (har)
