MataParlemen.id – pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat perlu diperkuat sejak awal proses penyusunan dokumen.
Kolaborasi tersebut akan mempercepat penyelesaian berbagai persyaratan sekaligus menghasilkan dokumen yang komprehensif dan memiliki daya saing tinggi saat diajukan kepada Dewan Nasional KEK.
Selain aspek administrasi, Mirah menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung seperti konektivitas transportasi, pelabuhan, akses jalan, jaringan telekomunikasi, energi, air bersih, hingga pengelolaan lingkungan. Menurutnya, seluruh aspek tersebut akan menjadi pertimbangan utama bagi investor dalam menanamkan modalnya di kawasan SAMOTA.
Ia juga berharap pengembangan KEK SAMOTA dapat menjadi penghubung strategis antara KEK Mandalika di Pulau Lombok dan kawasan pariwisata super prioritas Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, kawasan SAMOTA dapat menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang berbasis pariwisata berkualitas, ekonomi biru, dan konservasi lingkungan.
Sebagai wakil daerah di DPD RI, Senator Mirah menyatakan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa serta mendorong sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses pembentukan KEK SAMOTA dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat.
“Potensi SAMOTA sudah diakui dunia. Tugas kita sekarang adalah memastikan seluruh persiapan dilakukan secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan kerja sama yang kuat, saya optimistis KEK SAMOTA akan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat Sumbawa sekaligus memperkuat posisi Indonesia di sektor pariwisata dan ekonomi biru dunia,” tutup Senator Mirah.(erc)
