MataParlemen.id – Komisi X DPR RI menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola dan pengelolaan anggaran di sektor kebudayaan harus bermuara pada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui fungsi pengawasan, Komisi X meminta Kementerian Kebudayaan memastikan setiap program tidak hanya memenuhi target administrasi, tetapi juga mampu memperkuat karakter bangsa, meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya, serta memperluas diplomasi budaya Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan dalam agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Hetifah mengapresiasi capaian Kementerian Kebudayaan pada tahun pertama sebagai kementerian mandiri. Menurutnya, tingginya realisasi anggaran, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta kenaikan Indeks Pembangunan Kebudayaan menunjukkan fondasi tata kelola yang baik.Namun demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita semua sepakat, semua rekomendasi dari BPK itu harus ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan keuangan kita,” ujar Hetifah.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai sektor kebudayaan memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat dukungan terhadap Kementerian Kebudayaan agar berbagai program yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara optimal.
Menurutnya, kebudayaan tidak hanya berfungsi melestarikan nilai dan identitas bangsa, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku budaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional melalui diplomasi budaya.
“Mudah-mudahan kebudayaan ini terus menjadi kekuatan untuk pertama tentu saja membangun karakter bangsa, yang kedua meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya, kemudian juga memperkuat diplomasi budaya Indonesia,” tuturnya.
Hetifah optimisme bahwa pembangunan nasional yang berlandaskan nilai-nilai kebudayaan dapat terus diwujudkan melalui sinergi antara pemerintah dan DPR RI. “Insya Allah pembangunan kita yang berbasis kebudayaan, pendidikan kita yang berbasis kebudayaan bisa kita wujudkan,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Timur tersebut.
Melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, Komisi X DPR RI akan terus mendorong penguatan sektor kebudayaan agar tidak hanya memiliki tata kelola yang akuntabel, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia, pelestarian identitas bangsa, serta peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. (amar)
