Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya
DPR

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya

RedaksiBy RedaksiMei 5, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel (Foto: Istimewa)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas.

Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). 

Ia merespons keluhan konstituen yang menanyakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan PAUD.

“Saya jelaskan PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru paud juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya,” ujar Once.

Baca juga:

Ketua Komisi X DPR Berkomitmen Tingkatkan Cakupan Wajib Belajar Jadi 13 Tahun

Once menjelaskan bahwa PAUD yang dimaksud dalam wajib belajar 13 tahun adalah PAUD satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), berbeda dengan playgroup atau tempat penitipan anak.

“PAUD itu banyak jenisnya. Ada yang kita bilang playgroup itu dimaksud paud juga. Ada yang sedikit lebih besar atau bahkan tempat penitipan anak. Nah ini yang dimaksud paud yang masuk dalam 13 tahun wajib belajar adalah satu tahun di bawah SD,” jelasnya.

Dengan masuknya PAUD ke dalam wajib belajar, Once menegaskan bahwa negara akan menyediakan anggaran dan kesiapan untuk semua fasilitas.

“Artinya kalau sudah masuk dalam wajib belajar negara menyediakan anggaran juga kesiapan untuk semua fasilitas termasuk guru-guru,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa guru-guru PAUD juga harus memiliki sertifikasi sebagai guru PAUD yang profesional. “Termasuk guru-guru yang bersertifikasi sebagai guru PAUD,” tegasnya.

Selain soal PAUD, Once juga menyampaikan kepedulian banyak konstituen terkait kurikulum dan dampak negatif penggunaan gawai pada anak-anak. Menurutnya, orang tua harus membatasi pemakaian sosial media dan gawai untuk anak.

“Lalu juga banyak sekali yang memberikan masukan atau keluhan juga soal kurikulum. Banyak yang peduli soal kurikulum anak-anak. Jadi saya juga sampaikan, sebaliknya ibu-ibu juga harus membatasi pemakaian sosmed dan gawai itu untuk anak-anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Once mengungkapkan bahwa saat ini tengah ada rencana untuk membuat larangan yang ketat terhadap pemakaian gawai untuk anak-anak hingga usia tertentu.

“Ini kayaknya kita lagi jadikan satu rencana untuk mungkin ada larangan yang ketat ya untuk pemakaian gawai sampai umur-umur tertentu mungkin 16 tahun supaya nggak banyak expose ke hal-hal yang buruk di gawai,” katanya.

Terakhir, Once juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga merata di seluruh Indonesia.

Dengan masuknya PAUD ke dalam wajib belajar dan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, ia berharap anak-anak Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. (awn)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Kurniasih Apresiasi MPLS untuk Perkuat Pengenalan Lingkungan Sekolah

Juli 14, 2026

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026
Berita Terkini

Kurniasih Apresiasi MPLS untuk Perkuat Pengenalan Lingkungan Sekolah

Juli 14, 20262 Views

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 202612 Views

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 202613 Views

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 20268 Views

Firman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 20264 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026147 Views

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026138 Views

Ketua Komisi III DPR Apresiasi dan Desak Aparat Usut Tuntas Korupsi Batubara

Juli 9, 202615 Views
Pilihan Editor

Kurniasih Apresiasi MPLS untuk Perkuat Pengenalan Lingkungan Sekolah

Juli 14, 2026

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?