Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

KH Abdul Hakim Atau Gus Kikin Terpilih Sebagai Ketum PBNU 2026-2031

Agustus 31, 2026

Dasco: Dana Tagihan Rp 158 Miliar PT Pos Indonesia Harus Dicairkan untuk Gaji Karyawan

Agustus 26, 2026

Presiden Prabowo : Sebuah Kehormatan Menerima Kartu Tanda Anggota NU Sebelum Menutup Muktamar NU Ke-35 Di Jombang

Agustus 31, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya
DPR

PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun, Negara Diminta Sediakan Anggaran Pendidikannya

RedaksiBy RedaksiMei 5, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel (Foto: Istimewa)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel, menjelaskan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kini telah masuk dalam konsep wajib belajar 13 tahun, sehingga akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah terkait anggaran dan fasilitas.

Hal ini disampaikan Once saat melaksanakan kunjungan daerah pemilihan (kundapil) di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (23/4/2026). 

Ia merespons keluhan konstituen yang menanyakan perhatian pemerintah terhadap pendidikan PAUD.

“Saya jelaskan PAUD ini sekarang sudah dalam perhatian karena ada konsep atau aturan wajib belajar 13 tahun. Sehingga PAUD menjadi perhatian artinya ada anggaran yang akan disediakan bagi guru-guru paud juga fasilitas PAUD, sekolah-sekolah dan sebagainya,” ujar Once.

Baca juga:

Ketua Komisi X DPR Berkomitmen Tingkatkan Cakupan Wajib Belajar Jadi 13 Tahun

Once menjelaskan bahwa PAUD yang dimaksud dalam wajib belajar 13 tahun adalah PAUD satu tahun sebelum masuk Sekolah Dasar (SD), berbeda dengan playgroup atau tempat penitipan anak.

“PAUD itu banyak jenisnya. Ada yang kita bilang playgroup itu dimaksud paud juga. Ada yang sedikit lebih besar atau bahkan tempat penitipan anak. Nah ini yang dimaksud paud yang masuk dalam 13 tahun wajib belajar adalah satu tahun di bawah SD,” jelasnya.

Dengan masuknya PAUD ke dalam wajib belajar, Once menegaskan bahwa negara akan menyediakan anggaran dan kesiapan untuk semua fasilitas.

“Artinya kalau sudah masuk dalam wajib belajar negara menyediakan anggaran juga kesiapan untuk semua fasilitas termasuk guru-guru,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa guru-guru PAUD juga harus memiliki sertifikasi sebagai guru PAUD yang profesional. “Termasuk guru-guru yang bersertifikasi sebagai guru PAUD,” tegasnya.

Selain soal PAUD, Once juga menyampaikan kepedulian banyak konstituen terkait kurikulum dan dampak negatif penggunaan gawai pada anak-anak. Menurutnya, orang tua harus membatasi pemakaian sosial media dan gawai untuk anak.

“Lalu juga banyak sekali yang memberikan masukan atau keluhan juga soal kurikulum. Banyak yang peduli soal kurikulum anak-anak. Jadi saya juga sampaikan, sebaliknya ibu-ibu juga harus membatasi pemakaian sosmed dan gawai itu untuk anak-anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, Once mengungkapkan bahwa saat ini tengah ada rencana untuk membuat larangan yang ketat terhadap pemakaian gawai untuk anak-anak hingga usia tertentu.

“Ini kayaknya kita lagi jadikan satu rencana untuk mungkin ada larangan yang ketat ya untuk pemakaian gawai sampai umur-umur tertentu mungkin 16 tahun supaya nggak banyak expose ke hal-hal yang buruk di gawai,” katanya.

Terakhir, Once juga menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga merata di seluruh Indonesia.

Dengan masuknya PAUD ke dalam wajib belajar dan berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan, ia berharap anak-anak Indonesia dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. (awn)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Peringatan Dini BMKG Dijadikan Dasar Kebijakan Keselamatan Transportasi 

Agustus 31, 2026

Kemenhaj Bekerjasama Dengan BKN Gelar CAT Seleksi PPIH 2027

Agustus 31, 2026

Menbud Gempa NTT Tidak Berdampak Terhadap Cagar Budaya

Agustus 31, 2026
Berita Terkini

Peringatan Dini BMKG Dijadikan Dasar Kebijakan Keselamatan Transportasi 

Agustus 31, 20260 Views

Kemenhaj Bekerjasama Dengan BKN Gelar CAT Seleksi PPIH 2027

Agustus 31, 20261 Views

Menbud Gempa NTT Tidak Berdampak Terhadap Cagar Budaya

Agustus 31, 20261 Views

Mahfuz Sidik: Revisi UU Pemilu Perlu Permudah Prosedur dan Mekanisme Pemilu

Agustus 31, 20260 Views

Presiden Prabowo : Sebuah Kehormatan Menerima Kartu Tanda Anggota NU Sebelum Menutup Muktamar NU Ke-35 Di Jombang

Agustus 31, 20262 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Komisi I DPR Dukung Tidak Adanya Larangan Hijab di Unhan dan Mendorong Konsistensi Penerapannya

Agustus 24, 202648 Views

Maulid Nabi 1448 H Dan Jalan Membangun Peradaban

Agustus 25, 20269 Views

Muktamar Ke-35 NU Sepakat Larang Ketum Dan Rais Aam Rangkap Jabatan

Agustus 29, 20268 Views
Pilihan Editor

Peringatan Dini BMKG Dijadikan Dasar Kebijakan Keselamatan Transportasi 

Agustus 31, 2026

Kemenhaj Bekerjasama Dengan BKN Gelar CAT Seleksi PPIH 2027

Agustus 31, 2026

Menbud Gempa NTT Tidak Berdampak Terhadap Cagar Budaya

Agustus 31, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?