Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Hasil Kajian dan Penyerapan Aspirasi BP MPR RI untuk Penyelenggaraan Konferensi Konstitusi

Juli 15, 2026

RUU Penyiaran Prioritas DPR Jawab Transformasi Media di Era Digital

Juli 15, 2026

Cindy Uji Kesiapan Calon Anggota KPI Hadapi Konvergensi Media

Juli 15, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » DPR Minta Pemerintah Jangan Turunkan Anggaran Pendidikan untuk Efisiensi
DPR

DPR Minta Pemerintah Jangan Turunkan Anggaran Pendidikan untuk Efisiensi

RedaksiBy RedaksiMaret 27, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani (Foto: Istimewa)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa pihaknya akan menyikapi rencana efisiensi anggaran secara kritis namun tetap konstruktif.

Menurutnya, upaya pemerintah dalam menjaga defisit APBN di tengah tekanan global memang penting.

Namun demikian, langkah tersebut tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan yang merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti,” ujar Lalu Hadrian Rifani dikutip, Jumat (27/3/2026).

Baca juga:

MK Diminta Larang Penggunaan Anggaran Pendidikan di APBN 2026 Dipakai untuk MBG

Ia menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa.

Oleh karena itu, apabila efisiensi anggaran harus dilakukan, maka yang seharusnya dipangkas adalah belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang tumpang tindih.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran pendidikan secara luas berpotensi menimbulkan dampak serius. Dalam jangka pendek, hal tersebut dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Sementara dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” tambahnya.

Karena itu, Komisi X DPR RI mendorong pemerintah agar melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mencari alternatif efisiensi lain, seperti meningkatkan efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara.

“Pada prinsipnya, kami tidak menolak efisiensi. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, khususnya di bidang pendidikan,” tutup Lalu Hadrian Irfani. (ira)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Demi Martabat Dewan, MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial

Juli 15, 2026

Rp30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minya Penjelasan Pemerintah

Juli 15, 2026

Cindy Uji Kesiapan Calon Anggota KPI Hadapi Konvergensi Media

Juli 15, 2026
Berita Terkini

Demi Martabat Dewan, MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial

Juli 15, 20265 Views

Rp30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minya Penjelasan Pemerintah

Juli 15, 20265 Views

Pakar Hukum Bivitri Susanti Kritik MoU MPR dan MK, Salahi Ketatanegaraan

Juli 15, 20266 Views

Cindy Uji Kesiapan Calon Anggota KPI Hadapi Konvergensi Media

Juli 15, 20267 Views

Rieke: Saatnya Rombak Aturan Internal Kejaksaan, Sita, Rampas, Lelang, dan Pengembalian Aset

Juli 15, 20265 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 202640 Views

Ketua Komisi III DPR Apresiasi dan Desak Aparat Usut Tuntas Korupsi Batubara

Juli 9, 202615 Views

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 202614 Views
Pilihan Editor

Demi Martabat Dewan, MKD: Etika Anggota DPR Berlaku di Media Sosial

Juli 15, 2026

Rp30 Triliun KUR Belum Tersalurkan, Komisi VII DPR Minya Penjelasan Pemerintah

Juli 15, 2026

Pakar Hukum Bivitri Susanti Kritik MoU MPR dan MK, Salahi Ketatanegaraan

Juli 15, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?