MataParlemen.id-Di tengah percepatan adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di sektor pertanian, kebutuhan akan regulasi yang adil dan berpihak pada petani kecil kian mendesak.
Tanpa payung hukum yang jelas, pemanfaatan AI dikhawatirkan justru memperlebar kesenjangan antara korporasi besar dan petani gurem, yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Hal itu disampaikan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Al-Habsyi saat menghadiri kunjungan kerja dalam rangka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menganalisa Peluang dan Tantangan Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Mendukung Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia” di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/2/2026).
Habib Aboe yang juga merupakan anggota Panitia Kerja Artificial Intelligence (Panja AI) BKSAP DPR RI menyoroti bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi AI yang bersifat mengikat.
Satu-satunya rujukan yang ada baru sebatas Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023, yang kedudukannya belum cukup kuat secara hukum.
“Kalau kita bicara regulasi AI hari ini, satu-satunya yang kita miliki baru sebatas surat edaran dan itu non-binding. Ini tentu belum cukup untuk menjawab tantangan ke depan,” ujar mantan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu lagi.
Ia menilai, pengalaman Uni Eropa melalui EU AI Act dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam merancang regulasi AI.
Namun demikian, Habib Aboe mengingatkan agar aturan yang disusun tidak justru mengekang inovasi, khususnya di sektor pertanian.
“Yang kita butuhkan adalah undang-undang AI yang mampu menjaga keseimbangan. Inovasi pertanian harus tetap tumbuh, tapi di sisi lain perlindungan data, terutama data petani, juga harus terjamin,” katanya.
Lebih jauh, Habib Aboe menekankan bahwa ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada peran petani kecil.
Berdasarkan data yang ia paparkan, sekitar 60,8 persen petani di Indonesia merupakan petani gurem dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 hektare, sementara 28,1 persen lainnya adalah petani menengah dengan lahan 0,5 hingga 2 hektare.
“Ujung tombak ketahanan pangan itu ada di petani kecil. Fakta ini tidak boleh diabaikan dalam perumusan kebijakan maupun pengembangan teknologi,” tegasnya.
Kondisi tersebut, menurut Habib Haboe, menuntut pengembangan teknologi pertanian berbasis AI yang berskala kecil, terjangkau, dan mudah diadopsi.
Ia menilai konsep low-cost precision farming menjadi kunci agar teknologi tidak hanya dinikmati segelintir pihak.
“Jangan sampai smart farming hanya identik dengan teknologi mahal yang sulit dijangkau petani gurem,” ujar anggota Komisi III DPR RI seraya menambahkan bahwa sekitar 17,24 juta petani gurem membutuhkan solusi teknologi yang realistis dan aplikatif.
Ia juga mendorong agar pengembangan AI pertanian, seperti teknologi deteksi hama dengan tingkat akurasi tinggi, dapat diakses secara luas.
Menurutnya, teknologi tersebut idealnya bisa dimanfaatkan petani kecil melalui perangkat sederhana.
“Bagaimana AI dengan kemampuan deteksi hama sampai 95 persen itu bisa diakses petani kecil? Idealnya cukup lewat ponsel pintar atau perangkat farming IoT yang mudah digunakan,” katanya.
Selain berdimensi domestik, Habib Aboe menilai isu AI dan ketahanan pangan juga memiliki aspek diplomasi parlemen. Indonesia, kata dia, perlu memiliki narasi dan model yang kuat untuk ditawarkan di forum internasional.
“Kalau kita membawa Model Ketahanan Pangan Berbasis AI Indonesia ke forum global, harus ada unique selling point yang bisa kita banggakan,” ujarnya sembari menegaskan pentingnya kehadiran regulasi AI yang adaptif dan progresif, namun tetap melindungi kepentingan petani kecil.
Habib Aboe juga optimistis, riset dan inovasi IPB University memiliki potensi besar untuk menjadi keunggulan kompetitif Indonesia, khususnya sebagai negara tropis.
“Teknologi AI pertanian yang relevan dengan karakter wilayah tropis adalah modal penting bagi Indonesia untuk tampil sebagai rujukan di kawasan, bahkan di tingkat global,” pungkas anggota F-PKS DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel) I tersebut. (ira)
