MataParlemen.id– Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senator Ahmad Nawardi, menghadiri peluncuran sekaligus menerima secara simbolis Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Function Room Gedung Thamrin Bank IIndonesia Rabu (28/1/2025).
Dokumen setebal hampir 300 halaman ini memuat evaluasi mendalam atas kinerja ekonomi nasional tahun 2025 serta arah kebijakan strategis untuk tahun-tahun mendatang.
Senator Nawardi memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Pemerintah atas capaian ekonomi 2025 yang tetap menunjukkan ketahanan kuat.
Ia mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo, BI berhasil menjaga inflasi tetap pada sasaran 2,5±1% dan mengelola nilai tukar Rupiah di tengah gejolak geopolitik global.
”Kami menyambut baik langkah berani BI yang melakukan pelonggaran moneter melalui penurunan BI-Rate sebanyak 5 kali hingga menyentuh level 4,75% pada Desember 2025. Ini adalah level terendah sejak 2022 yang sangat dibutuhkan untuk memberikan nafas bagi pelaku usaha di daerah,” ujar Nawardi.
Meskipun memberikan apresiasi, Ketua Komite IV DPD RI memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama ke depan.
Senator Nawardi menekankan pentingnya akselerasi transformasi sektor riil melalui hilirisasi dan industrialisasi SDA, seperti mineral, pertanian, dan perikanan, agar manfaatnya tidak hanya dinikmati industri besar tetapi juga melibatkan ekonomi rakyat di daerah guna meningkatkan daya saing nasional.
Terkait tantangan pembiayaan, ia mengutip data LPI 2025 bahwa total kebutuhan investasi 2025–2031 mencapai Rp62,54 ribu triliun, di mana 85,6% (sekitar Rp53,56 ribu triliun) diharapkan berasal dari swasta.
Sehingga Pemerintah dan BI harus memastikan model bisnis yang jelas agar investasi benar-benar mengalir ke daerah dan tidak tertahan di pusat.
Lebih lanjut, Nawardi menyoroti fakta bahwa 59,25% pembiayaan investasi saat ini masih berasal dari dana sendiri maupun pembiayaan lainnya (retained earning).
Sehingga penguatan literasi keuangan bagi UMKM di daerah menjadi krusial agar mereka mampu mengelola modal secara mandiri.
Didukung dengan perluasan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) agar perbankan lebih agresif menyalurkan kredit ke pelosok sesuai prioritas Asta Cita.
Sebagai Penutup, Senator Nawardi menegaskan bahwa LPI 2025 akan menjadi rujukan Komite IV DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBN dan kebijakan ekonomi daerah.
“Sesuai pesan Gubernur BI, kita harus ‘Eling lan Waspodo’. Kami di DPD RI akan memastikan sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal Pemerintah tetap terjaga demi kesejahteraan rakyat di seluruh provinsi,” pungkasnya. (ira)
