Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR RI Komitmen Prioritaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026

RDPU dengan Baleg, CEO Baliola Sampaikan Masukan RUU Satu Data Indonesia

Juli 13, 2026

Perubahan Judul dan Pembentukan Lembaga Khusus Warnai Dinamika Penyusunan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Thomas Djiwandono Terpilih sebagai Deputi Gubernur BI
DPR

Thomas Djiwandono Terpilih sebagai Deputi Gubernur BI

RedaksiBy RedaksiJanuari 26, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Komisi XI DPR menyatakan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono lolos fit and proper test dan dinyatakan terpilih sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Thomas menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri dari jabatan dimaksud pada 13 Januari 2026.

“Telah dilakukan kemudian kesepakatan melalui proses musyawarah mufakat dan kemudian dimasukkan dalam rapat internal di Komisi XI DPR, diputuskan yang menjadi deputi gubernur BI pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas Djiwandono,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Senin (26/1/2026).

Menurut Misbahkun, Thomas menunjukkan komitmen kuat terhadap profesionalisme dan independensi Bank Indonesia, bahkan menegaskannya dalam pernyataan penutup saat uji kelayakan.

Selain itu, gagasan Thomas mengenai strategi kebijakan yang lincah dan adaptif (agile) dinilai relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, terutama untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal.

Misbahkun menegaskan, meski Thomas keponakan Presiden Prabowo, tetapi Bank Indonesia bekerja berdasarkan undang-undang dengan sistem kolektif kolegial dalam Dewan Gubernur BI, sehingga tidak ada ruang bagi keputusan personal.

“Memang faktanya Pak Thomas adalah keponakan Presiden. Tapi beliau menjelaskan dengan sangat profesional bagaimana kebijakan itu diambil melalui mekanisme yang ada,” tuturnya.

“Pengalaman beliau di kebijakan fiskal akan melengkapi kebijakan moneter di BI. Ini saling menguatkan,” imbuh Misbahkun.

Keputusan Komisi XI DPR RI ini rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disahkan, Selasa (27/1/2026). (ira)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Fiman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 2026

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 2026

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Juli 14, 2026
Berita Terkini

Fiman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 20261 Views

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 20262 Views

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Juli 14, 20262 Views

Ketua Komisi XII DPR RI Menilai Program B50 Perkuat Ketahanan Energi dan Hilirisasi Sawit Nasional

Juli 14, 20261 Views

RDPU dengan Baleg, CEO Baliola Sampaikan Masukan RUU Satu Data Indonesia

Juli 13, 202629 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026147 Views

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026138 Views

Ketua Komisi III DPR Apresiasi dan Desak Aparat Usut Tuntas Korupsi Batubara

Juli 9, 202615 Views
Pilihan Editor

Fiman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 2026

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 2026

Tekanan Fiskal Tak Boleh Korbankan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kesehatan

Juli 14, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?