Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

DPR RI Komitmen Prioritaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026

RDPU dengan Baleg, CEO Baliola Sampaikan Masukan RUU Satu Data Indonesia

Juli 13, 2026

Perubahan Judul dan Pembentukan Lembaga Khusus Warnai Dinamika Penyusunan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Supremasi Hukum sebagai Fondasi Investasi dan Keadilan Sosial
Headline

Di Davos, Presiden Prabowo Tegaskan Supremasi Hukum sebagai Fondasi Investasi dan Keadilan Sosial

RedaksiBy RedaksiJanuari 23, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepastian dan keadilan hukum menjadi salah satu syarat terciptanya iklim investasi yang sehat.

Dalam pidatonya pada World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/01/2026), Presiden menekankan bahwa tidak ada investor yang akan datang ke negara yang abai terhadap supremasi hukum.

“Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmennya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan berada di atas segala kepentingan.

Sejak tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi. 

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” katanya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa pada awal pemerintahannya, pemerintah menemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah.

Selain itu, praktik ilegal ditemukan di hampir seluruh sektor ekonomi.

“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujar Presiden. 

Dengan bekerja secara senyap, menurut Presiden hasil nyata  dari penegakan hukum telah dicapai termasuk dengan turunnya tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah.

Pemerintah pun menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam empat tahun ke depan.

“Tidak ada yang lebih rentan, tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan” ujar Presiden.

“Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya. 

Pidato Presiden Prabowo di Davos menegaskan pesan kuat bahwa Indonesia membuka diri bagi investasi global, tetapi dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: supremasi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat. (ira)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

RDPU dengan Baleg, CEO Baliola Sampaikan Masukan RUU Satu Data Indonesia

Juli 13, 2026

Perubahan Judul dan Pembentukan Lembaga Khusus Warnai Dinamika Penyusunan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026

DPR RI Komitmen Prioritaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026
Berita Terkini

RDPU dengan Baleg, CEO Baliola Sampaikan Masukan RUU Satu Data Indonesia

Juli 13, 202627 Views

Perubahan Judul dan Pembentukan Lembaga Khusus Warnai Dinamika Penyusunan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 202625 Views

DPR RI Komitmen Prioritaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 202616 Views

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 20263 Views

FTZ Kepri Jangan Hanya Kejar Investasi, Harus Sejahterakan Warga

Juli 13, 20262 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026147 Views

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026138 Views

Ketua Komisi III DPR Apresiasi dan Desak Aparat Usut Tuntas Korupsi Batubara

Juli 9, 202614 Views
Pilihan Editor

RDPU dengan Baleg, CEO Baliola Sampaikan Masukan RUU Satu Data Indonesia

Juli 13, 2026

Perubahan Judul dan Pembentukan Lembaga Khusus Warnai Dinamika Penyusunan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026

DPR RI Komitmen Prioritaskan Pengesahan RUU Perampasan Aset

Juli 13, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?