MataParlemen.id – Anggota Komite II DPD RI sekaligus Senator Bangka Belitung, Darmansyah Husein, menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian, khususnya pada komoditas kelapa dan lada. Hal itu sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut Darmansyah, fokus utama hilirisasi di wilayahnya akan diarahkan pada pengembangan kelapa. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian juga memiliki program serupa sehingga hal ini menjadi momentum tepat untuk memperkuat sektor tersebut.
“Gubernur kami sudah mencanangkan hilirisasi kelapa sejak beberapa tahun lalu. Kebetulan Kementerian Pertanian juga punya program ini, jadi kami akan fokus pada kelapa,” tegas Darmansyah dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI bersama Kementerian Pertanian di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Selain kelapa, lanjut Darmansyah, juga lada sebagai komoditas unggulan kedua di Bangka Belitung. Ia menjelaskan, lada Bangka Belitung memiliki kualitas tinggi dan telah terkenal sejak era kolonial Belanda, khususnya di pasar Eropa. Namun, saat ini posisi tersebut mulai tergeser oleh Vietnam.
“Lada Bangka Belitung sejak zaman Belanda sudah terkenal. Kualitasnya bagus, terutama untuk pasar Eropa. Tapi sekarang posisinya mulai digeser oleh Vietnam,” ujarnya.
Darmansyah menyoroti pentingnya pembibitan kelapa yang terpusat. Dengan dua pulau besar, yakni Pulau Bangka dan Pulau Belitung, ia menilai perlu ada lahan khusus untuk program pembibitan skala besar.
“Kami siap menyiapkan lahan pembibitan, dan akan koordinasi dengan para petani di sana. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun perkebunan kelapa yang luas, bahkan bisa menjadi yang terbesar di Asia Tenggara,” jelasnya.
Namun, Darmansyah mengakui adanya tantangan dalam pengalihan lahan, khususnya lahan yang sebelumnya diperuntukkan bagi Hutan Tanaman Industri (HTI). Saat ini, banyak masyarakat yang menolak HTI, terutama yang ditanami karet.
“Sekarang banyak masyarakat menolak HTI. Kalau ini terus ditolak tanpa ada solusi, lahan yang luas ini bisa jadi malah dikeruk untuk tambang rakyat. Karena itu, saya pikir perlu dipertimbangkan apakah lahan HTI bisa dialihkan untuk perkebunan kelapa,” ungkapnya.
Darmansyah menyoroti kesulitan yang dihadapi petani lada, khususnya karena komoditas ini belum masuk dalam daftar sembilan komoditas penerima subsidi pupuk.
“Banyak permintaan dari masyarakat agar lada dimasukkan sebagai komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk. Apalagi, sekarang lada juga sudah masuk dalam program hilirisasi,” tandasnya.
Karena itu, Darmansyah berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi dalam mendorong hilirisasi kelapa dan lada, sehingga kedua komoditas unggulan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian Bangka Belitung.(*)
