MataParlemen.id- Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas sejumlah langkah cepat dan strategis yang telah diambil dalam waktu singkat sejak dilantik. Ia mengatakan persoalan yang diselesaikan Prabowo menyentuh langsung kepentingan rakyat.
“Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami DPR RI, menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat,” kata Puan.
Hal ini disampaikan Puan saat menyampaikan pidato di Sidang Bersama DPR-DPD yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025). Presiden Prabowo hadir dalam Sidang Bersama tersebut.
Beberapa langkah Prabowo yang dipuji Puan di antaranya pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak, dan berbagai kebijakan lain yang dijalankan melalui program Asta Cita.
Menurut Puan, langkah-langkah ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Meski demikian, Puan menegaskan pentingnya perencanaan yang matang agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi respons cepat, tetapi juga bagian dari kinerja reguler pemerintah.
“Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat, sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan juga menambahkan, rakyat mendambakan agar persoalan lain yang berada di luar jangkauan mereka dapat diselesaikan oleh pemerintah. Ia berharap permasalahan lainnya dapat diselesaikan dengan semangat yang sama yakni cepat dan berpihak.
“Ke depan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya,” sebut Puan.
Mantan Menko PMK itu pun mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk melayani rakyat, bukan untuk menakut-nakuti atau mengabaikan mereka. Puan menggunakan analogi yang menarik terkait kompleksitas dalam pengambilan keputusan publik.
“Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat,” ungkapnya.
“Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan,” tambah Puan.
Meski begitu, menurut Puan, serumit apa pun tantangan itu, pasti selalu ada jalan menuju solusi terbaik.
“Namun serumit-rumitnya ‘cinta segitiga’ itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on,” tukas Puan.
Di sisi lain, Puan mengatakan rakyat Indonesia dengan segala keterbatasannya memiliki etos kerja yang luar biasa.
“Petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, tenaga kesehatan di pelosok-pelosok neger, mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah. Namun, di sisi lain, kita menghadapi kenyataan pahit,” jelasnya.
“Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif: bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya,” sambung Puan.
Menurut Puan, pihak-pihak yang tak bertanggung jawab ini mengambil keuntungan hingga melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Ia lalu mengutip istilah yang disampaikan Presiden Prabowo.
“Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam: ‘serakahnomic’, sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama,” ujar Puan.
Menghadapi tantangan ini, Puan menilai bahwa Pemerintah membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi politik, ekonomi, hukum, budaya, dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa.
“Kita perlu menjalankan transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional,” tutur cucu Bung Karno tersebut.
“Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin bahwa kita mampu memperkuat pondasi nasional yang akan menjadi kekuatan, demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan berdaulat,” tegas Puan. (*)
