MataParlemen.id-Polri menerjunkan personel tambahan Korps Brigade Mobil (Brimob) dari sejumlah daerah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang membutuhkan penanganan intensif.
Satuan Brimob Polda Lampung memberangkatkan enam personel beserta dua unit kendaraan Armored Water Cannon (AWC) untuk membantu Polda Sumatera Selatan melalui tugas bantuan kendali operasi (BKO), Sabtu (17/10/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir mengatakan pengerahan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat dukungan operasional dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk melalui penambahan personel dan peralatan sesuai kebutuhan di lapangan.
“Polri mengerahkan personel dan sarana pendukung dari berbagai satuan kewilayahan untuk membantu penanganan karhutla sesuai kebutuhan di lapangan. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat upaya pemadaman, meningkatkan kesiapsiagaan, serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Johnny.
Sebelumnya, pada Kamis (15/10/2026), Polri telah mengerahkan 200 personel tambahan dari Pasukan Brimob I Korbrimob Polri untuk membantu penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
Sementara itu, Polda Nusa Tenggara Barat mengirimkan 200 personel Brimob untuk mendukung penanganan karhutla di Kalimantan Tengah pada Jumat (16/10/2026).
Enam personel Satbrimob Polda Lampung yang diberangkatkan ke Sumatera Selatan terdiri atas empat operator kendaraan AWC dan dua pengemudi.
Kendaraan tersebut menjadi bagian dari dukungan sarana operasional untuk membantu penanganan kebakaran di lapangan.
Polri menyesuaikan penempatan personel dan pelaksanaan tugas dengan kebutuhan serta kondisi di setiap wilayah. Dukungan lintas satuan tersebut diharapkan memperkuat kesiapsiagaan dan membantu petugas menangani kebakaran sebelum meluas.
Selain mengerahkan personel, Polri mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kemunculan titik api kepada petugas.
Partisipasi masyarakat dan koordinasi lintas instansi dinilai penting untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, mempercepat penanganan, serta mengurangi dampak karhutla terhadap lingkungan dan aktivitas warga. (awn)
