MataParlemen.id- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai tugas yang diemban Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam mengendalikan jumlah penduduk.
Menurutnya, persoalan demografi menjadi salah satu isu utama yang perlu diperhatikan oleh kementerian tersebut.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menerima kunjungan kerja Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/8/2025).
Ia menjelaskan, persoalan demografi salah satunya menyangkut upaya menjaga stabilitas pertumbuhan jumlah penduduk. Selain itu, juga mendorong penduduk agar lebih produktif.
Mendagri mengatakan, persoalan demografi merupakan salah satu isu yang menjadi atensi di beberapa negara maju seperti Jepang dan Korea. Tak sedikit masyarakat di negara tersebut yang lebih memilih hidup di wilayah perkotaan ketimbang di desa.
Kehidupan di perkotaan yang sangat kompetitif membuat mereka tak fokus untuk berkeluarga. Kondisi ini memengaruhi angka kelahiran yang rendah di negara tersebut.
Karena itu, kata Mendagri, pemerintah di negara maju akan berupaya meningkatkan angka kelahiran penduduk. Selain itu, mereka juga akan berupaya mengembalikan penduduknya dari kota ke desa. “Sehingga banyak insentif diberikan,” ujar Mendagri.
Pemerintah Indonesia, kata Mendagri, telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan laju urbanisasi melalui penguatan perekonomian desa. Hal ini dilakukan, antara lain, melalui kebijakan Dana Desa yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Dengan demikian, masyarakat desa tak lagi mengandalkan hidupnya di kota.
Di lain sisi, Mendagri juga akan membangun komunikasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar persoalan demografi menjadi bagian dari prioritas kepala daerah. Upaya membangun komunikasi itu akan melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, termasuk pihak terkait lainnya.
Melalui komunikasi tersebut, diharapkan dapat diberikan pemahaman mengenai pentingnya isu demografi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
“Kalau kita ingin menaikkan ini menjadi prioritas mereka, maka kita harus membangun awareness,” jelasnya.
Ia meyakini, meningkatnya pemahaman kepala daerah terhadap isu demografi akan mendukung kerja-kerja penanganan persoalan tersebut. Hal ini salah satunya terkait dengan dukungan kepala daerah terhadap pegawai Kemendukbangga/BKKBN yang ditempatkan di daerah. (*)
