MataParlemen.id-Beberapa waktu terakhir, banyak terjadi persoalan terkait pulau-pulau di Indonesia, termasuk Pulau Enggano di Bengkulu yang terisolasi hingga isu penjualan Pulau Anambas di Kepulauan Riau (Kepri).
Puan pun meminta Pemerintah melakukan evaluasi terkait pengelolaan maupun administrasi pulau-pulau di Indonesia demi mencegah adanya persoalan baru di masa yang akan datang.
“Kami juga sudah meminta Pemerintah, dan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengevaluasi pengelolaan dan menata ulang terkait administrasi pulau-pulau yang ada di Indonesia,” kata Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Seperti diketahui, publik tengah dihebohkan dengan jual beli pulau di Indonesia yang ditawarkan dalam situs https://www.privateislandsonline.com. Situs tersebut memajang informasi penjualan Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala dan Pulau Nakok di Kabupaten Anambas, Kepri.
Puan mengatakan Komisi terkait di DPR akan mengawal persoalan ini, termasuk soal imbauan agar Pemerintah melakukan evaluasi pengelolaan pulau-pulau.
“Jadi nanti sesuai dengan mekanismenya melalui komisi terkait dan tentu saja yang akan dilakukan oleh Pemerintah, kami minta pengelolaan dan penataan administrasi untuk memitigasi semua pulau yang ada di Indonesia,” ujarnya.
“Jangan sampai ada salah penggunaan pulau-pulau yang ada di Indonesia,” lanjut Puan.
Sementara itu terkait permasalahan Pulau Enggano, Puan menyatakan DPR akan melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah.
Rapat tersebut dilakukan untuk membahas penyelesaian masalah Pulau Enggano yang terisolasi akibat perairan dangkal di mana ada 4.000 penduduk yang ada di sana.
Adapun Presiden Prabowo Subianto meminta DPR bersama Pemerintah untuk duduk bersama mencari solusi dalam menyelesaikan masalah Pulau Enggano bersamaan dengan evaluasi terkait sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang sempat ramai beberapa waktu lalu.
Puan meminta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk memimpin rapat koordinasi antara DPR dan Pemerintah hari ini, termasuk membahas soal pengerukan pendangkalan pelabuhan yang menyebabkan masyarakat di Pulau Enggano terisolasi.
Menurut Puan, DPR dan Pemerintah berkomitmen menyelesaikan krisis Pulau Enggano. Hingga saat ini masyarakat di Pulau Enggano tidak bisa menjual hasil panen, akses layanan kesehatan terhambat, dan aktivitas ekonomi lokal lumpuh.
“Pemerintah bersama DPR RI sudah berbicara secara informal dan akan menyelesaikan hal itu secepat-cepatnya dengan baik, dan tentu saja masalah-masalah pulau itu jangan sampai terjadi lagi,” tegas Puan. (*)
