MataParlemen.id – Nahdlatul Ulama (NU) menegaskan komitmen mereka untuk memperkuat hubungan kerja sama dengan pemerintah. Namun mereka juga menjaga agar tidak kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan NU ke depan harus mampu memperkuat kerja sama dengan pemerintah sekaligus menjadi penyangga kehidupan bangsa. Hal itu disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri Kabinet, ulama, serta delegasi NU dalam pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Kamis (27/8/2026).
Menurut Gus Yahya, Muktamar ke-35 bukan semata forum pergantian kepemimpinan atau penyusunan kebijakan organisasi. Forum tersebut harus menjadi momentum untuk menguji kembali seberapa jauh keberadaan NU mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini jumlahnya kira-kira 57 persen dari seluruh penduduk muslim di Indonesia,” katanya.
Dengan jumlah penduduk muslim Indonesia yang disebut mencapai sekitar 244 juta jiwa, ia memperkirakan warga NU berjumlah lebih dari 120 juta orang. Angka itu menunjukkan kekuatan sosial yang luar biasa.
Namun, jumlah besar juga berarti tanggung jawab yang tidak kecil. “Ini adalah konstituensi yang sangat besar dan sekaligus tanggung jawab yang luar biasa besar,” ujarnya.
Karena itu NU tidak bisa berjalan sendiri jika ingin memperluas manfaat bagi masyarakat. Organisasi tersebut perlu membangun koordinasi dengan pemerintah agar berbagai program dan agenda negara dapat lebih efektif menjangkau masyarakat di tingkat bawah.
“Tidak ada jalan lain bahwa organisasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah,” tegasnya.
Kerja sama tersebut, kata Yahya, bukan sekadar hubungan kelembagaan. Para pengurus dan kader NU harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Ia berharap kader NU dapat menjadi penghantar yang efektif agar program pemerintah benar-benar dirasakan rakyat.
“Bagaimana ke depan para pengurus NU dapat dikembangkan kinerjanya, dikembangkan kapasitasnya, sehingga akan menjadi penghantar yang lebih efektif dalam membantu membawakan manfaat dari program-program dan agenda pemerintah untuk rakyat kepada rakyat,” pungkasnya.(erc)
