Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Timwas Haji DPR: Pastikan Koordinasi Maskapai dan Titik Kepulangan Jemaah Haji Jelas
DPR

Timwas Haji DPR: Pastikan Koordinasi Maskapai dan Titik Kepulangan Jemaah Haji Jelas

RedaksiBy RedaksiJuni 3, 2025
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Anggia Erma Rini menyoroti pentingnya kesiapan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia yang dijadwalkan dimulai pada 11 Juni 2025. 

Dalam wawancara di sela-sela kegiatan Timwas di Alqimma Hall, Makkah, Arab Saudi, Senin (2/6/2025), Anggia yang juga Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, meminta agar tidak ada kelalaian dalam mengantisipasi potensi masalah pada fase kepulangan.

“Semua jemaah kita saat ini sudah berada di Makkah. Maka dari itu, mitigasi terhadap segala persoalan menjelang kepulangan harus dilakukan sejak sekarang. Jangan sampai telat, dan harus benar-benar terkoordinasi antara pihak bandara, maskapai, pesawat, hingga kru,” tegas Anggia kepada wbindonesia.com.

Kesiapan Garuda Indonesia dan Maskapai Swasta

Dalam fase pemulangan jemaah haji tahun ini, tiga maskapai akan mengangkut jemaah Indonesia kembali ke tanah air, yakni Garuda Indonesia sebagai BUMN transportasi udara, serta Saudi Airlines dan Lion Air sebagai mitra swasta.

Garuda Indonesia akan mengoperasikan 14 armada berbadan lebar dan bertanggung jawab atas kepulangan lebih dari 104 ribu jemaah dari tujuh embarkasi: Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Jakarta-Pondok Gede.

Maskapai pelat merah itu telah mencatat ketepatan waktu 96,4% selama fase keberangkatan, dan berkomitmen menjaga kinerja serupa untuk fase kepulangan.

Sementara itu, Saudi Airlines dan Lion Air akan melayani kepulangan sisanya dari enam embarkasi lain, termasuk Surabaya, Batam, Banjarmasin, dan Palembang. Total seluruh jemaah yang akan dipulangkan berjumlah 221 ribu orang, terbagi dalam 528 kloter.

Titik Kepulangan Harus Jelas: Jeddah atau Madinah?

Anggia menegaskan pentingnya kejelasan informasi terkait titik keberangkatan jemaah untuk pulang ke Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini masih terjadi simpang siur informasi soal apakah jemaah akan diberangkatkan melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah atau juga melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.

“Tadi saya masih mendengar ada ketidakpastian. Apakah akan ada pergerakan jemaah dari Madinah pada 11 Juni atau semuanya dari Jeddah? Ini harus segera dipastikan. Jangan sampai jemaah tidak mendapatkan informasi yang akurat. Kasihan kalau mereka bingung di lapangan,” ujar Anggia.

Menurut data terbaru, pemulangan gelombang pertama akan dimulai dari Jeddah pada 11 Juni hingga 25 Juni 2025, sedangkan gelombang kedua dari Madinah akan berlangsung pada 26 Juni hingga 10 Juli 2025.

Komitmen DPR RI Awasi Layanan Pemulangan

Sebagai Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia menekankan pentingnya pengawasan layanan publik, terutama dari BUMN seperti Garuda Indonesia.

“Ini bukan sekadar layanan penerbangan, ini bagian dari pelayanan negara kepada rakyatnya yang sedang melaksanakan ibadah. Maka dari itu, kita pastikan semua berjalan lancar, aman, dan nyaman,” pungkasnya. (*)

DPR RI
Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 2026

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 2026
Berita Terkini

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 202611 Views

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 202611 Views

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 20268 Views

Firman Soebagyo Minta Pengawasan Barcode BBM Nelayan Diperketat

Juli 14, 20264 Views

Komisi XII DPR Akan Panggil Seluruh Pihak Eksplorasi Geotermal yang Picu Lumpur Panas di NTT

Juli 14, 20267 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026147 Views

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026138 Views

Ketua Komisi III DPR Apresiasi dan Desak Aparat Usut Tuntas Korupsi Batubara

Juli 9, 202615 Views
Pilihan Editor

Ahmad Muzani Tekankan Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai Fondasi Negara Hukum

Juli 14, 2026

Wakil Ketua DPR Cucun: Urgensi RUU Ketenagakerjaan Diusulkan Dibahas Dimasa Reses

Juli 14, 2026

BBM Khusus Nelayan Sebesar 15 Ribu/Liter Pangkas Beban Operasional Nelayan Selama Ini

Juli 14, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?