MataParlemen.id- Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mendorong penguatan strategi pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar semakin merata dan mudah dijangkau masyarakat.
Upaya tersebut perlu dilakukan dengan mengevaluasi capaian daerah, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memastikan akses pemeriksaan kesehatan tidak terkendala jarak dan wilayah administratif.
Penegasan disampaikan Agita dalam kegiatan reses penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah Komite III DPD RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dengan agenda Inventarisasi Materi Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terkait Program Cek Kesehatan Gratis, di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, Bandung, Jumat (23/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Agita menyoroti perbedaan capaian pelaksanaan CKG antardaerah di Jabar. Menurutnya, daerah yang masih memiliki capaian rendah perlu mendapatkan perhatian melalui evaluasi dan penyusunan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
“Perlu kita gali lagi strategi atau langkah apa yang bisa dilakukan untuk daerah-daerah yang capaiannya masih rendah, termasuk kota-kota besar seperti Bekasi. Kita perlu mengetahui apa kendalanya dan bagaimana solusi yang paling tepat agar pelaksanaan CKG bisa lebih optimal,” ujar Agita.
Ia menilai, keberhasilan sejumlah daerah dengan jumlah penduduk besar dalam mendorong capaian CKG dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya. Praktik baik tersebut perlu dipelajari dan disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.
Agita juga mendorong optimalisasi sektor pendidikan sebagai salah satu jalur strategis untuk memperluas jangkauan program. Sekolah mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga SMA/SMK, serta perguruan tinggi, dinilai memiliki potensi besar untuk menjangkau kelompok masyarakat secara terorganisasi.
“Menurut saya, sektor pendidikan merupakan salah satu jalur yang paling efektif untuk menjangkau masyarakat. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, hingga perguruan tinggi, semuanya memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan CKG sesuai kelompok usia dan kebutuhan pemeriksaan kesehatan,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jabar menyampaikan bahwa sejumlah perguruan tinggi telah berpartisipasi dalam pelaksanaan CKG. Kolaborasi dengan institusi pendidikan tersebut dapat terus diperkuat untuk memperluas cakupan program.
Selain sektor pendidikan, Agita menyoroti pentingnya optimalisasi pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir melalui koordinasi dengan rumah sakit. Menurutnya, fasilitas pelayanan kesehatan dapat menjadi pintu masuk untuk menjangkau kelompok sasaran yang belum terakomodasi secara optimal, termasuk dalam upaya deteksi dini kondisi kesehatan.
Agita turut mempertanyakan kemungkinan penguatan fungsi Puskesmas Keliling dalam mendukung pelaksanaan CKG. Ia menilai, pendekatan jemput bola berpotensi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama bagi warga yang menghadapi kendala jarak dan biaya transportasi.
“Puskesmas Keliling ini apakah bisa dimanfaatkan juga untuk mendukung pemeriksaan atau skrining kesehatan, bukan hanya pengobatan? Kalau pelayanan bisa lebih dekat dengan masyarakat, tentu akan membantu mereka yang selama ini terkendala jarak untuk datang ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agita mengangkat persoalan akses masyarakat terhadap Puskesmas yang secara administratif menjadi wilayah pelayanannya. Dalam sejumlah aspirasi yang diterimanya saat mengunjungi kelurahan dan Posyandu, terdapat warga yang justru lebih dekat dengan Puskesmas di kelurahan lain dibandingkan dengan Puskesmas yang menjadi wilayah rujukannya.
Kondisi tersebut, menurut Agita, perlu menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mekanisme koordinasi antarfasilitas kesehatan.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses pelayanan hanya karena persoalan batas wilayah administratif, sementara Puskesmas di kelurahan lain justru lebih dekat. Kalau harus menempuh jarak yang jauh, tentu ada tambahan biaya dan waktu. Ini perlu dicarikan solusi agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau,” tegasnya.
Agita berharap, hasil inventarisasi aspirasi dan evaluasi pelaksanaan CKG di Jawa Barat dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam memastikan program pemeriksaan kesehatan gratis berjalan lebih merata, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan CKG tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Karena itu, sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, serta unsur masyarakat menjadi penting agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas. (har)
