MataParlemen.id – Presiden Prabowo Subianto meminta agar impor pakaian dalam jumlah besar yang masuk melalui skema impor kiloan maupun balpres segera ditertibkan. Masuknya barang tersebut dinilai mengganggu industri garmen dalam negeri.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas mengenai pengembangan industri tekstil dan industri sepatu di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mencatat sejumlah hambatan yang masih dihadapi industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Salah satunya terkait kemudahan masuknya bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri.
“Tadi ada beberapa catatan terkait dengan hambatan. Yang pertama, tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Bapak presiden tadi meminta kita untuk me-review,” kata Airlangga.
Selain persoalan bahan baku, pemerintah menyoroti kondisi industri garmen di sektor hilir. Airlangga mengatakan impor melalui skema kiloan maupun balpres mengganggu produsen garmen di dalam negeri.
“Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen, gangguan-gangguan melalui impor kiloan ataupun impor yang balpres, itu tadi juga diminta untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” ujarnya.
Menurut Airlangga, penertiban impor tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlangsungan industri garmen domestik. Arahan itu juga diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Selain persoalan impor, pemerintah turut menyoroti kebutuhan bahan baku berbasis kulit yang memerlukan kemudahan dalam proses sertifikasi terkait isu halal.
Airlangga mengatakan kemudahan sertifikasi tersebut diperlukan untuk mendukung pengembangan industri secara lebih luas. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan industri tekstil, tetapi juga sektor persepatuan.(erc)
