MataParlemen.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat kapasitas kepemimpinan kepala daerah. Selain itu, Pemerintah juga mendorong lahirnya rencana aksi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, mengatakan, pemerintah membuat Program Kepemimpinan Kepala Daerah (KPPD) Angkatan IV
Tahun 2026 dengan menghadirkan pembelajaran dari akademisi, praktisi, dan tokoh nasional untuk memperluas perspektif peserta dalam menghadapi tantangan strategis pemerintahan dan pembangunan daerah.
‘’Pembelajaran yang diperoleh peserta selama program diarahkan untuk diterjemahkan menjadi agenda strategis sesuai kebutuhan dan tantangan masing-masing daerah,’’ ujar Akhmad Wiyagus dikutip, Minggu (13/9/2026).
Peran tersebut kata dia, menempatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri tidak sekadar sebagai penyelenggara kegiatan, tetapi sebagai institusi yang mengawal proses pengembangan kapasitas kepala daerah secara terarah dan berorientasi pada implementasi.
‘’Pendekatan ini terlihat sejak tahap pengantar program, pembekalan, pendampingan, hingga coaching penyusunan Renaksi,’’ujarnya.
Dari sisi substansi, KPPD Angkatan IV menghadirkan beragam perspektif strategis. Pada pembukaan program, memberikan penguatan kepada peserta, dilanjutkan materi mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Checka Virgowansyah.
Peserta juga memperoleh wawasan mengenai hilirisasi dan penguatan industri daerah menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan energi, transformasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, serta peluang pembiayaan pembangunan daerah. Materi tersebut disampaikan oleh sejumlah akademisi dan praktisi, salah satunya Purnomo Yusgiantoro.
Perspektif internasional turut menjadi bagian dari program melalui Singapore Component. Peserta mendapatkan pembelajaran mengenai sistem kesehatan, transformasi digital, keberlanjutan lingkungan, pendidikan, kemitraan pemerintah-swasta, transportasi, perumahan publik, serta tata kelola pemerintahan dari akademisi dan praktisi berpengalaman di Singapura.
Menjelang penutupan, peserta mengikuti coaching penyusunan Renaksi bersama Coach BPSDM, kemudian mempresentasikan rencana tersebut dengan melibatkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.(erc)
