MataParlemen.id-Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait transfer ke daerah (TKD) dan berbagai instrumen fiskal lainnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.
Hal tersebut disampaikan Misbakhun saat menerima kunjungan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan agenda konsultasi strategis penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah di Ruang Rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
“Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kita akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy baru, tetapi policy-policy itu harus datang dari Presiden karena pemegang mandat penuh untuk mengoperasionalkan, menyusun dan sebagainya adalah Bapak Presiden. Kami di DPR ini adalah lembaga yang memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses anggaran tersebut,” ujar Misbakhun.
Baca juga:
Namun demikian, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan DPR harus berhati-hati dalam menyampaikan berbagai opsi kebijakan yang masih dalam tahap formulasi agar tidak menimbulkan persepsi sebagai janji politik sebelum pemerintah mengambil keputusan resmi.
“Kami harus berhati-hati menyampaikan ini supaya tidak menjadi janji politik sementara pemerintahnya belum memutuskan. Inilah yang sedang kita formulasikan semua, bagaimana daerah ini tetap mendapatkan hak-haknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan perubahan strategi fiskal yang dilakukan Pemerintah tidak berarti mengurangi hak daerah maupun hak masyarakat untuk menikmati pembangunan.
Misbakhun menerangkan yang berubah adalah instrumen pelaksanaannya, apakah melalui belanja Pemerintah Pusat atau melalui belanja Pemerintah Daerah.
“Hak-hak daerah itu tidak berkurang. Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya, menggunakan instrumen belanja Pemerintah Pusat atau menggunakan belanja Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, transfer ke daerah tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional. Komponen transfer ke daerah selama ini terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan berbagai skema pendanaan lainnya.
Pada kesempatan tersebut, Misbakhun juga mengapresiasi langkah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mencari solusi atas tantangan fiskal sekaligus mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang dimiliki daerah.
“Sebagai Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah, menurut saya apa yang disampaikan tadi memang bagian dari tugas Pansus. Namanya sangat spesifik, optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jadi inilah yang menjadi tugas bapak-bapak, bagaimana melakukan optimalisasi,” pujinya.
Misbakhun menilai Sumatera Selatan memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, migas, dan perkebunan yang dapat terus dioptimalkan. Oleh karena itu, upaya mencari strategi baru dalam pengelolaan pendapatan daerah menjadi sangat penting di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.
Di akhir pertemuan, ia memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Sumatera Selatan yang secara khusus membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Menurutnya, tantangan fiskal yang dihadapi saat ini dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia, namun Sumatera Selatan telah mengambil langkah konkret untuk mencari solusi.
“Yang menghadapi ini seluruh Indonesia, tetapi hanya Sumatera Selatan yang membikin Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Artinya, Bapak tahu permasalahan sebenarnya apa. Kemudian ketika menghadapi masalah, bapak mencari solusi dan strategi yang tepat untuk daerah,” pungkas Misbakhun. (awn)
