MataParlemen.id-Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) akan melayangkan somasi kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan lanjutan kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) senilai Rp 28,38 miliar.
MAKI menilai penyidikan kasus tersebut masih berjalan lamban, meskipun KPK telah menetapkan dua tersangka dari Anggota DPR, yakni Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).
Namun, KPK hingga kini belum melakukan penahanan terhadap politisi NasDem dan Gerindra itu, sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal Agustus 2025 lalu.
“KPK itu sudah pegang lima alat bukti, sementara untuk menetapkan dan menahan tersangka, cukup dua alat bukti,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (14/10/2025).
Menurut Boyamin, KPK lima alat bukti dalam kasus korupsi dana CSR BI yang sudah dimiliki KPK adalah alat bukti saksi, dokumen, petunjuk, ahli dan bukti elektronik.
“Apabila KPK tidak segera melakukan penahanan tersangka kasus korupsi CSR BI, maka kita akan mensomasi KPK dan mengajukan praperadilan,” katanya.
Sebelumnya, MAKI telah somasi Pimpinan KPK pada 9 Mei 2025 lalu. Saat itu, KPK seharusnya sudah bisa menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Usai di somasi MAKI, KPK pada akhirnya mengumumkan ST dan HG sebagai tersangka korupsi dana CSR BI pada 8 Agustus 2025.
Keduanya juga telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka beberapa kali, namun penyidik KPK tak kunjung menahan mereka hingga kini.
“Kita masih menunggu itikad baik KPK untuk melakukan penahanan. Kalau tidak juga kita akan melakukan praperadilan dan somasi,” katanya.
Boyamin menegaskan, bahwa pernyataannya sebagai peringatan atau warning kepada pimpinan KPK untuk segera menahan ST dan HG, tersangka korupsi dana CSR BI.
Koordinator MAKI ini berharap KPK bekerja profesional dan tidak mengulur-ulur waktu penyelesaian kasus korupsi dana CSR BI.
“Saya berharap KPK segera melakukan proses hukum lanjutan dengan melakukan penahanan tersangka dan kasusnya segera disidangkan,” katanya.
Hal itu agar penyelesaian kasusnya supaya terang dan apabila ada pihak-pihak lain yang diduga terlibat dapat diusut tuntas tanpa pandang buluh.
“KPK harusnya memahami UU Tipikor pasal 25, karena pasal itu sudah jelas mengatur soal penahanan untuk kasus korupsi harus didahulukan bahkan diutamakan dari perkara lain, untuk diselesaikan secepatnya,” pungkas Boyamin. (*)
