Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Jefry Romdhony: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Kemenkes Didesak Percepat Pengadaan Reagen Deteksi HIV pada Bayi

Juli 13, 2026

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Mafirion Dorong Pembangunan Lapas Baru di Riau untuk Atasi Overkapasitas
DPR

Mafirion Dorong Pembangunan Lapas Baru di Riau untuk Atasi Overkapasitas

RedaksiBy RedaksiNovember 13, 2025
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong Kementerian Hukum (Kemenkum), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), untuk segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Riau.

Langkah ini dinilai mendesak guna mengatasi persoalan overkapasitas yang telah berlangsung lama.

“Kalau di Riau, memang Kanwil Ditjen Pemasyarakatannya dengan UPT-UPT-nya sudah sejak lama mengalami masalah overkapasitas. Tapi penanganannya cukup bagus, seperti Lapas Bagansiapiapi yang kapasitasnya 98 tapi dihuni 1.200 orang, tetap bisa dikelola dengan tenang,” ujar Mafirion usai Komisi XIII meninjau Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, hari Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, Komisi XIII DPR RI mendorong beberapa prioritas pembangunan baru, yakni di Teluk Kuantan, Tembilahan, dan Selat Panjang, serta perbaikan fasilitas di Pekanbaru dan sejumlah daerah lain.

“Lapas di Tembilahan dan Selat Panjang setiap tahun selama dua sampai tiga bulan terendam banjir karena lokasinya di dataran rendah. Ini harus segera ditangani agar tidak mengganggu proses pembinaan narapidana,” tambahnya.

Selain pembangunan fisik, Mafirion juga menyoroti kebutuhan jammer signal untuk mencegah peredaran handphone ilegal di lapas.

Menurutnya, penggunaan jammer masih terkendala karena luasnya area yang harus dijangkau.

“Satu-satunya cara mengatasi masuknya handphone secara gelap adalah dengan jammer signal. Tapi perlu kerja sama dengan Kemenkominfo agar jangkauannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan lapas yang tidak terlalu luas,” jelasnya.

Menurut Mafirion, langkah-langkah strategis tersebut merupakan bagian dari komitmen Komisi XIII DPR RI untuk memperkuat sistem pemasyarakatan nasional agar lebih manusiawi dan berdaya guna, sekaligus memastikan kondisi warga binaan tetap terjaga dengan baik meski dalam keterbatasan sarana dan prasarana.

Kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Maizar didampingi Kepala Lapas IIA Pekanbaru Yuniarto, beserta jajaran pejabat Kanwil Kemenkum Riau, para kepala UPT pemasyarakatan di wilayah setempat. (*)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 2026

FTZ Kepri Jangan Hanya Kejar Investasi, Harus Sejahterakan Warga

Juli 13, 2026

Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR RI Desak Polda NTB Usut Tuntas

Juli 13, 2026
Berita Terkini

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 20263 Views

FTZ Kepri Jangan Hanya Kejar Investasi, Harus Sejahterakan Warga

Juli 13, 20261 Views

Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR RI Desak Polda NTB Usut Tuntas

Juli 13, 20261 Views

DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan

Juli 13, 20262 Views

Kemenkes Didesak Percepat Pengadaan Reagen Deteksi HIV pada Bayi

Juli 13, 202622 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026301 Views

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026255 Views

Prof Sufmi Dasco Ahmad, Politikus Senyap yang Menjembatani Stabilitas Politik Nasional

Juli 3, 202653 Views
Pilihan Editor

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 2026

FTZ Kepri Jangan Hanya Kejar Investasi, Harus Sejahterakan Warga

Juli 13, 2026

Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR RI Desak Polda NTB Usut Tuntas

Juli 13, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?