Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Jefry Romdhony: Literasi Digital Penting agar Masyarakat Terhindar dari Kejahatan Siber

Juli 13, 2026

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 2026

Prabowo Dorong Sinergi Koperasi dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Nasional

Juli 12, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home ยป Ketua DPD RI Sebut KEK Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah
DPD

Ketua DPD RI Sebut KEK Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Daerah

RedaksiBy RedaksiJanuari 27, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan Kawasan industry Dan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) perlu dibangun di lebih banyak daerah sesuai program hilirisasi dan potensi sumber daya ekonomi daerah.

Hal ini disampaikannya saat melakukan Rapat Penyerapan Aspirasi Komite IV DPD RI terkait Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian bersama pengelola Dan pemerintah daerah Kendal Jawa Tengah di Kawasan Industri Kendal (KIK), Senin (26/1/2026).

“Harus kita akui bahwa program pengembangan kawasan Ekonomi secara terintegrasi efektif Dorong Industrialisasi Dan Pertumbuhan Ekonomi di daerah terkait. Terbukti Kendal dapat mencapai pertumbuhan 8,8 persen di tahun 2025,” ujar Sultan saat menyampaikan sambutannya.

Sultan mengungkapkan, DPD RI mengapresiasi pemerintah dearah Kendal, Jawa Tengah dan tentunya pengelola Kawasan Kendal Industrial Park. KIK adalah jalan Industrialisasi yang harus diadopsi oleh semua daerah di luar Jawa.

“Kendal industrial Park adalah contoh sukses atau success story yang harus diadopsi oleh semua pemda se-Indonesia,” tegasnya.

Oleh Karena itu, lanjut Sultan, Peradigma Revisi UU Perindustrian harus berorientasi pada prinsip distribusi Investasi dan pengelolaan SDA secara terintegrasi dan berkelanjutan.

“Industrialisasi dan hilirisasi harus diatur dengan memperhatikan Pemetaan Potensi SDA Dan sirkulasi ekonomi daerah melalui penyiapan SDM, Tekhnologi Dan infrastructure logistics. Termasuk men-design link and match antara lembaga Pendidikan vokasi-umkm-kawasan industri,” ungkap penulis Buku Green Democracy itu.

Lebih lanjut, Pria kelahiran Bengkulu itu meminta Pemerintah perlu memberikan insentif bagi pemda yg sukses membangun ekosistem kawasan industry di daerahnya berupa Dana Bagi Hasil (DBH) Industri.

Hingga akhir tahun 2025, Indonesia memiliki 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah beroperasi aktif.

Pemerintah menargetkan penambahan sekitar enam KEK baru, sehingga total KEK diproyeksikan mencapai 31 kawasan pada tahun berikutnya. (ira)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 2026

FTZ Kepri Jangan Hanya Kejar Investasi, Harus Sejahterakan Warga

Juli 13, 2026

DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan

Juli 13, 2026
Berita Terkini

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 20263 Views

FTZ Kepri Jangan Hanya Kejar Investasi, Harus Sejahterakan Warga

Juli 13, 20261 Views

Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR RI Desak Polda NTB Usut Tuntas

Juli 13, 20261 Views

DPD RI: RUU Daerah Kepulauan Jadi Kunci Kesejahteraan Masyarakat Kepulauan

Juli 13, 20260 Views

Kemenkes Didesak Percepat Pengadaan Reagen Deteksi HIV pada Bayi

Juli 13, 202619 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Banyak Kepala Daerah Ditangkap KPK, Komisi II DPR Usul Revisi Aturan Gaji Kepala Daerah

Juli 6, 2026301 Views

DPR: Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Tatar Sunda Harus Lewat UU, Tak Bisa Diputuskan DPRD

Juli 7, 2026255 Views

Prof Sufmi Dasco Ahmad, Politikus Senyap yang Menjembatani Stabilitas Politik Nasional

Juli 3, 202653 Views
Pilihan Editor

Habib Aboe: Ajak Bogor Jadi Kota Halal Gastronomy Diplomacy

Juli 13, 2026

FTZ Kepri Jangan Hanya Kejar Investasi, Harus Sejahterakan Warga

Juli 13, 2026

Santri Tewas Dibakar di Lombok Tengah, Komisi III DPR RI Desak Polda NTB Usut Tuntas

Juli 13, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Home
  • About us
  • Contact
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?