MataParlemen.id-Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyampaikan kritik terhadap rencana pembangunan 500 batalyon baru untuk mendukung program prioritas nasional. Menurutnya, wacana tersebut menunjukkan kekeliruan dalam penentuan prioritas nasional, terutama ketika Indonesia masih dibayangi oleh berbagai persoalan mendasar di sektor kesehatan dan pangan.
“Rencana pembangunan 500 batalyon yang digembar-gemborkan saya nilai keliru dalam penentuan prioritas. Negara ini masih menghadapi masalah gizi buruk, stunting, dan akses pangan yang belum merata. Lalu tiba-tiba rakyat disuguhi wacana pembentukan batalyon baru seolah-olah itu solusi semua masalah. Saya tegaskan: ketahanan bangsa dimulai dari perut rakyat, bukan dari barak tentara,” kata Nurhadi dalam keterangan rilisnya, Rabu (27/8/2025).
Sebagai informasi, Pemerintah menargetkan pembangunan 500 batalyon teritorial pembangunan dalam lima tahun di seluruh Indonesia untuk mempercepat program prioritas nasional yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut di antaranya terkait ketahanan pangan hingga Makan Bergizi Gratis.
Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) adalah satuan militer multifungsi yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendukung pembangunan sektor strategis seperti pangan, kesehatan, dan energi.
Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pertahanan, pembentukan 500 batalyon itu disebut akan mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan. Nantinya akan ada 100 batalyon pembangunan yang dibentuk setiap tahun.
Terkait hal ini, Nurhadi mengingatkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan batalyon dalam jumlah besar berpotensi menggerus pembiayaan program sosial yang lebih mendesak, seperti MBG untuk pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil.
“Kalau setiap tahun Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk 100 batalyon, maka yang tergerus adalah anggaran sosial. Artinya, program strategis seperti Makan Bergizi Gratis yang menjadi kebutuhan nyata anak-anak bangsa bisa terpinggirkan. Apa artinya bicara tentang swasembada pangan kalau anak-anak sekolah masih berangkat dengan perut kosong?” tukasnya.
Nurhadi pun menuntut transparansi penuh dari Pemerintah terkait rencana anggaran untuk proyek pembentukan 500 batalyon ini.
“Berapa triliun yang akan dihabiskan untuk membangun batalyon baru? Apakah rakyat dijamin tetap mendapat jatah gizi, ataukah justru harus rela dikorbankan demi proyek-proyek yang elitis dan simbolis?” tegas Nurhadi.
Anggota komisi di DPR yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional itu juga menekankan pentingnya memahami kembali esensi keamanan nasional. Menurut Nurhadi, keamanan nasional tidak sekadar soal pertahanan militer, melainkan juga mencakup jaminan terhadap kebutuhan dasar rakyat.
“Jangan salah memahami keamanan. Rakyat tidak butuh tentara di sawah atau di ladang, rakyat butuh makanan bergizi di meja makan. Keamanan sejati adalah ketika balita tidak lagi stunting, ketika anak sekolah mampu belajar dengan tubuh yang sehat, dan ketika ibu hamil tidak kekurangan gizi,” tambah Nurhadi.
Lebih lanjut, Nurhadi mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi ulang arah kebijakan pembangunan nasional dan memastikan bahwa pemenuhan gizi rakyat menjadi prioritas utama.
“Karena itu saya tegaskan: Pemerintah harus mengoreksi arah prioritas. Jangan mengorbankan program gizi demi ambisi membangun batalyon. Kalau memang ingin bicara tentang ketahanan nasional, maka ketahanan gizi rakyatlah yang harus jadi fondasi pertama dan utama,” tutup Nurhadi. (*)
