MataParlemen.id- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan semua pihak untuk tidak mempertentangkan antara politik, agama dan Pancasila. 

Karena sejatinya, menurut Hidayat, politik, agama dan Pancasila adalah tiga kekuatan yang memiliki korelasi atau saling memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun kehidupan bangsa dan negara.

Penegasan disamoaikan Hidayat dalam disampaikannya dalam Mudzakarah Ulama Dewan Syariah Pusat PKS Tahun 2026 di Ruang Delegasi, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Hidayat yang juga Ketua Mahkamah Partai PKS menekankan bangsa Indonesia tidak seharusnya dibelah antara kehidupan beragama, politik, dan Pancasila.

“Yang penting di antaranya adalah penegasan kembali bahwa Indonesia kita ini sebenarnya tidak ada pembelahan antara politik dan agama, antara kegiatan politik dengan keagamaan, dengan Pancasila yang sudah menyatu,” ucap Hidayat usai memberikan sambutan pada pembukaaan  Mudzakarah Ulama Dewan Syariah Pusat PKS 2026.

Oleh karena itu, Hidayat yang juga Ketua Mahkamah Partai PKS menekankan  keterlibatan ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tradisi yang baik dan perlu terus diperkuat. 

Menurutnya, komunikasi antara ulama dengan lembaga-lembaga negara, termasuk DPR dan MPR, penting agar masing-masing pihak memahami peran dan kontribusinya bagi kepentingan masyarakat.

Legislator Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta II meliputi Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini mengatakan pemahaman tentang peran tiga kekuatan utama penjaga NKRI itu penting  agar tidak muncul pemahaman di tengah masyarakat bahwa politik merupakan sesuatu yang haram atau tidak bermanfaat sehingga umat harus menjauhinya.

Sebaliknya, ia berharap para penyelenggara negara dan anggota parlemen senantiasa mendapat pencerahan mengenai pentingnya nilai-nilai keagamaan, moral, dan akhlak dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Nilai-nilai keagamaan, nilai moral, nilai akhlak itu selalu dipentingkan agar kualitas penyelenggaraan negara kita selalu menjadi lebih baik,” urainya. 

Hidayat menjelaskan nilai-nilai tersebut juga penting dalam proses pembuatan undang-undang dan pelaksanaan fungsi parlemen agar tetap berada dalam koridor moral dan keagamaan.

Ia berharap cita-cita Proklamasi, Reformasi, hingga visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan melalui kehidupan berbangsa yang mengedepankan persatuan antara nilai agama dan kenegaraan.

Selain membahas relasi agama dan negara, Hidayat menilai ulama dan pemerintah juga perlu memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai persoalan dan musibah yang terjadi di Indonesia. 

Lebih jauh, Hidayat  berharap penyelesaian berbagai macam persoalan dan tantangan  dapat ditempuh melalui pendekatan  kebersamaan antara ulama dan pemerintah, termasuk dalam menjaga lingkungan dan alam.

“Supaya kemudian menjaga lingkungan, menjaga alam, kemudian bisa berkolaborasi mengatasi berbagai tantangan yang ada, saling memperkuat,” tegas Hidayat. (har)

Share.
Exit mobile version