MataParlemen.id – Anggota Komisi V DPR RI, Erna Sari Dewi, mempertanyakan tindak lanjut pemerintah dalam menangani 27 titik longsor di jalur Trans Jayapura-Wamena yang dilaporkan terjadi pada Februari 2026.
Ia meminta pemerintah memastikan aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur melalui audit geoteknik serta evaluasi tanggung jawab dalam kontrak Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Hal tersebut disampaikan Erna saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Wamena, Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026). Ia menilai, penanganan longsor di jalur strategis tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk memulihkan akses transportasi, tetapi juga memastikan keamanan infrastruktur dalam jangka panjang.
“Yang ingin saya tanyakan, apakah sudah dilakukan audit geoteknik terhadap 27 titik longsor tersebut? Kedua, dalam kontrak KPBU, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kondisi seperti ini? Kemudian, apakah dalam kontrak tersebut terdapat klausul atau item yang mengatur terkait ketahanan lereng?” ujar Erna.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menegaskan, audit geoteknik diperlukan untuk mengetahui kondisi dan stabilitas lereng di sepanjang jalur Trans Jayapura-Wamena. Langkah tersebut dinilai penting mengingat karakteristik geografis Papua Pegunungan yang didominasi kawasan pegunungan dengan tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Erna, kondisi geografis tidak boleh menjadi alasan yang menghambat pemerataan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan kebutuhan konektivitas masyarakat.
“Kita ingin mengetahui hal ini lebih detail karena Papua Pegunungan dikelilingi oleh pegunungan. Jangan sampai kondisi geografis tersebut bukan menjadi penghalang, tetapi justru menjadi titik-titik ketidakadilan dalam pembangunan di sini. Kita tentu menginginkan pembangunan yang sama dan berkeadilan,” tegasnya.
Erna juga menyoroti pentingnya penanganan risiko banjir dan longsor secara terpadu. Curah hujan tinggi dapat meningkatkan risiko bencana, terutama apabila aliran air menggerus lereng dan melemahkan struktur tanah di sekitar jalur transportasi.
Karena itu, menurutnya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di Papua Pegunungan perlu memperhitungkan sejumlah aspek teknis, mulai dari karakteristik medan, stabilitas lereng, sistem drainase, hingga potensi banjir yang dapat memicu longsor.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum turut memaparkan rencana pembangunan pengendali banjir Sungai Uwe di Distrik Wouma. Pemaparan mencakup detail desain, dokumen lingkungan, serta studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) untuk pembangunan pengendali banjir di kawasan tersebut.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya telah melakukan penanganan terhadap titik-titik longsor di jalur Trans Jayapura-Wamena guna memulihkan akses transportasi. Namun, upaya penanganan tersebut perlu diikuti evaluasi menyeluruh untuk memastikan infrastruktur mampu menghadapi tantangan geografis dan kondisi cuaca di Papua Pegunungan.
Erna berharap aspek keselamatan dan ketahanan infrastruktur menjadi prioritas dalam pembangunan konektivitas Trans Jayapura-Wamena. Dengan begitu, pembangunan tidak sekadar membuka akses transportasi, tetapi juga menjamin konektivitas yang aman, andal, dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua Pegunungan.(hsu)
