MataParlemen.id – Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, mengumumkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Papua sebagai langkah strategis untuk menangani berbagai persoalan yang terus berkembang di Tanah Papua.
Hal tersebut disampaikan Yorrys Raweyai dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Yorrys menjelaskan, pembentukan Pansus Papua telah diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD RI pada 23 Mei 2026.
Pembentukan pansus tersebut dilatarbelakangi banyaknya aspirasi dan laporan yang diterima DPD RI dari masyarakat adat, pemerintah daerah, tokoh agama, pemuda, hingga berbagai lembaga di Papua terkait beragam persoalan yang terjadi di wilayah tersebut.
Baca juga:
“Pansus Papua dibentuk agar berbagai persoalan yang selama ini berkembang serta berbagai masukan dari masyarakat Papua dapat ditindaklanjuti secara serius oleh DPD RI,” ujar Yorrys.
Menurutnya, Pansus Papua beranggotakan 15 senator yang berasal dari berbagai komite dan alat kelengkapan DPD RI.
Berdasarkan hasil rapat internal, Yorrys Raweyai ditunjuk sebagai Ketua Pansus Papua yang didampingi tiga wakil ketua, yakni Filep Wamafma dan dua wakil lainnya.
Selain unsur pimpinan, pansus juga beranggotakan sejumlah senator dari berbagai daerah, termasuk Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan provinsi lainnya di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Yorrys juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas meningkatnya aksi kekerasan yang terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir.
Ia menyoroti sejumlah peristiwa yang menyita perhatian publik, mulai dari pembunuhan terhadap warga sipil hingga tewasnya seorang pilot warga negara Amerika Serikat yang pesawatnya dibakar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Atas nama DPD RI dan Pansus Papua, Yorrys menyampaikan belasungkawa kepada seluruh korban dan keluarga yang ditinggalkan.
Sementara itu, dalam pernyataan sikap yang dibacakan pada konferensi pers, Pansus Papua menilai berbagai peristiwa kekerasan yang terus berulang menunjukkan bahwa situasi keamanan di Papua semakin memprihatinkan.
Selain insiden yang menewaskan pilot asal Amerika Serikat, Pansus juga menyoroti meninggalnya sejumlah warga asli Papua di Intan Jaya, Papua Tengah, termasuk pekerja gereja, penginjil, pemuda, serta seorang perempuan yang sedang mengandung.
Pansus Papua menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, para wakil rakyat, serta seluruh pemangku kepentingan harus memberikan perhatian dan langkah nyata untuk menghentikan siklus kekerasan di Papua.
Selama masa tugasnya, Pansus Papua akan memfokuskan kerja pada upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua serta menjembatani berbagai aspirasi dan keresahan masyarakat yang selama ini dinilai belum terakomodasi secara optimal.
“Pansus Papua DPD RI akan memfokuskan diri pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua yang terusik oleh aksi-aksi kekerasan, siapa pun pihak yang diduga terlibat, baik aparat, kelompok bersenjata maupun masyarakat sipil,” demikian isi pernyataan Pansus.
Usai konferensi pers, Pansus Papua langsung menggelar rapat perdana untuk menyusun langkah kerja dan strategi pelaksanaan tugas selama enam bulan sebagaimana diamanatkan dalam Tata Tertib DPD RI.
Melalui kerja Pansus Papua, diharapkan berbagai persoalan yang selama ini terjadi dapat dipetakan secara komprehensif sehingga menghasilkan rekomendasi yang mampu mendorong terciptanya perdamaian, perlindungan masyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan di Tanah Papua. (DA)
