MataParlemen.id-Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya dalam mendorong peningkatan kelas pelaku usaha dan penguatan ekonomi daerah.
Ia menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang dinilai termasuk terbaik dalam penyaluran KUR.
Namun demikian, ia menilai masih terdapat sejumlah catatan penting dalam desain kebijakan yang perlu diperbaiki.
“KUR ini sudah berjalan selama 17 tahun, tetapi dampaknya terhadap peningkatan pelaku usaha, terutama kenaikan kelas dari mikro ke kecil, masih sangat terbatas,” ujar Andreas, Rabu (24/6/2026).
Baca juga:
Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDIP itu menerangkan besarnya penyaluran KUR selama ini belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap pengembangan potensi ekonomi daerah.
Selain itu, aspek ketepatan sasaran penerima KUR dinilai masih perlu ditingkatkan, termasuk dalam hal pendampingan dan peran aktif pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi kebijakan KUR sebagaimana dirancang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun dalam praktiknya, fungsi tersebut dinilai belum berjalan optimal.
Andreas juga menekankan pentingnya perhatian terhadap segmen pembiayaan ultramikro, khususnya pembiayaan di bawah Rp5 juta yang menyasar kelompok unbankable atau masyarakat yang belum terlayani perbankan. Ia menyebut, segmen ini saat ini masih banyak bergantung pada pinjaman informal seperti rentenir.
“Segmen ultramikro ini sangat membutuhkan perhatian khusus karena belum terjangkau oleh sistem pembiayaan formal,” katanya.
Berdasarkan rekomendasi BAKN dalam rapat konsultasi dengan Menteri Koordinator Perekonomian, jelasnya, pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR untuk program Mekaar yang dikelola Permodalan Nasional Madani dari 24 persen menjadi 8 persen. Program tersebut menyasar kelompok perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha secara berkelompok.
Meski demikian, Andreas menilai masih banyak kebutuhan pembiayaan di lapisan paling bawah yang belum terakomodasi secara optimal.
Selain fokus pada penyaluran kredit, ia juga menekankan pentingnya pendekatan dari sisi permintaan (demand side), seperti penguatan kemitraan usaha dan akses pasar.
Menurutnya, hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan bayar pelaku usaha sekaligus mendorong mereka naik kelas secara berkelanjutan.
Dengan kemitraan yang kuat, pelaku usaha tidak hanya bergantung pada subsidi, tetapi juga mampu bersaing secara komersial di pasar,” ujarnya.
Terakhir, Andreas menambahkan, pembangunan ekosistem KUR yang terintegrasi perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendamping, serta perusahaan penjaminan di daerah.
Baginya, KUR tidak bisa hanya dipandang sebagai program penyaluran kredit semata, melainkan sebagai instrumen intervensi pemerintah dalam memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita perlu meninjau ulang ekosistem KUR secara menyeluruh agar benar-benar menjadi alat efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pelaku usaha,” pungkasnya. (awn)
