MataParlemen.id-Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mengingatkan kepada seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak mengabaikan dan menunda penyelesaian permasalahan dari badan audit negara.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, seusai kunjungan kerja on the spot penelaahan tata kelola PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
BAKN menilai kepatuhan terhadap prinsip transparansi adalah hal mutlak bagi perusahaan pemerintah. DPR tidak ingin permasalahan krusial keuangan, seperti pengelolaan investasi saham, piutang anak usaha, maupun penyajian ulang laporan keuangan diturunkan secara estafet menjadi beban kronis perusahaan.
Herman Khaeron mengingatkan bahwa kebiasaan menunda penyelesaian audit hanya akan menciptakan kebiasaan temuan atau permasalahan berulang, terutama ketika terjadi pergantian jajaran direksi di BUMN.
Baca juga:
“Pentingnya tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas keuangan. Ini harus selesai dalam tahun pemeriksaanya, dalam tahun berikutnya pemeriksaan. Karena apa? Kalau tidak, ini menjadi temuan berulang. Dan kalau temuan berulang, sementara direksi selalu berganti. Maka fraud dapat terjadi dan persoalannya tidak selesai. Ini akan terus menjadi temuan-temuan,” tutur Herman.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Demokrat ini menekankan bahwa tata kelola BUMN yang bersih dan akuntabel adalah harga mati demi memastikan bahwa setiap perusahaan negara mampu memberikan kontribusi balik yang optimal untuk menopang ketahanan APBN.
“Makanya, selama kita tidak bisa menghasilkan solusi atas temuan tersebut, maka ini akan menjadi temuan berulang. Oleh karena itu pada BUMN lain, segera jika ditemukan oleh Badan Audit Negara, BPK, BPKP, ataupun oleh Audit Independen, segeralah untuk menyelesaikan persoalan itu. Karena bagaimanapun, sepeser pun keuangan negara, ini harus dipertanggungjawabkan,” tutupnya dengan tegas. (awn)
