Penulis: Redaksi
MataParlemen.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memperkuat kemampuan intelijen dan pengawasan dari hulu guna memutus mata rantai penyelundupan serta peredaran barang ilegal. Baginya, penindakan tidak cukup hanya dilakukan saat barang telah beredar di masyarakat, tetapi harus mampu menyasar jaringan pemasok dan pelaku utama. Hal itu disampaikannya usai menghadiri pemusnahan barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai bersama Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur di Denpasar, Bali, Kamis (23/7/2026). Menurutnya, penguatan pengawasan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta…
MataParlemen.id– Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa terwujudnya ruang yang aman dan nyaman bagi anak membutuhkan komitmen jangka panjang serta kolaborasi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, keberhasilan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak (Gernas RANA) tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi maupun program pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan Lestari dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. Tahun ini, Hari Anak Nasional mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”, yang menegaskan pentingnya penguatan perlindungan anak sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. “Mewujudkan ruang aman dan nyaman bagi anak bukanlah program jangka pendek,…
MataParlemen.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mahdalena, mengatakan kasus kekerasan seksual masih menjadi ancaman nyata bagi anak-anak Indonesia. Padahal, setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, terlindungi, serta bebas dari rasa takut menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Mahdalena meminta pemerintah menunjukkan komitmen yang lebih konkret untuk memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satunya dengan memperbaiki dan mempermudah sistem pelaporan sehingga korban maupun keluarga tidak mengalami kesulitan saat mencari pertolongan. Pernyataan tersebut disampaikan Mahdalena dalam menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli. “Peringatan…
MataParlemen.id– DPD RI menegaskan keadilan pembangunan bagi daerah kepulauan tidak akan terwujud tanpa reformasi kebijakan fiskal yang memperhitungkan karakteristik wilayah kepulauan. Selama ini, formulasi pendanaan daerah masih didominasi indikator luas daratan dan jumlah penduduk, sementara luas laut, jumlah pulau, serta tingginya biaya pelayanan publik antarpulau belum menjadi komponen yang memadai dalam perhitungan fiskal nasional. Anggota Tim Kerja RUU Daerah Kepulauan DPD RI asal Provinsi Kepulauan Riau Ismeth Abdullah mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama DPD RI memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. Menurutnya, negara perlu membangun kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan agar daerah kepulauan memiliki kemampuan yang setara dalam…
MataParlemen.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama Koalisi Ojol Nasional membahas penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai ojek online (ojol). Rapat koordinasi dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026). “Hari ini, saya bersama Wakil Ketua DPR-RI Sari Yuliati dan Cucun Ahmad Syamsurijal memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk penyempurnaan Perpres ekosistem ojek online,” ucap Dasco dalam unggahan di akun instagramnya @sufmi_dasco usai rapat koordinasi. Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra mengungkapkan DPR dan bersama pemerintah banyak mendengar langsung masukan yang…
MataParlemen.id– Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari mengungkapkan, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia hingga saat ini masih jauh dari harapan dan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). “Saat ini bisa dikatakan pengelolaan agraria masih dikuasai oleh korporasi dan oligarki, sehingga rakyat yang memiliki hak kedaulatan justru termarjinalisasi,” kata Taufik Basari usai diskusi yang digelar Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Diskusi yang diikuti pimpinan dan anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni…
MataParlemen.id – Kualitas bangunan hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang menjadi sorotan tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI. Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian meminta sejumlah BUMN Karya yang mendapat mandat pembangunan untuk memberi perhatian serius, mengingat masih banyak perbaikan fasilitas yang diperlukan agar pengungsi merasa nyaman selama menunggu hunian tetap (Huntap) rampung dibangun. “Hari ini kami Komisi VI melakukan kunjungan kerja di masa reses ke Huntara di Aceh Tamiang. Kita melihat bagaimana kondisi teman-teman di Huntara dan bagaimana keadaan dari Huntara itu sendiri. Tadi juga didampingi Wakil Gubernur Aceh, Pak Fadhlullah. Beliau menyampaikan bahwa kebutuhan…
MataParlemen.id – Memanasnya kembali hubungan Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai dipicu oleh perebutan kepentingan strategis di Selat Hormuz serta saling tuding pelanggaran kesepakatan damai. Kondisi tersebut meningkatkan risiko konflik yang lebih luas di Timur Tengah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel berpotensi meluas hingga menyeret negara-negara lain. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga dapat berdampak pada keamanan dan perekonomian global. “Konflik antara AS, Iran, dan Israel tidak kunjung reda, bahkan eskalasinya terus meningkat. Ini menjadi keprihatinan yang luar biasa karena…
MataParlemen.id– Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) harus mengambil peran yang lebih strategis dalam membangun perdamaian kawasan yang inklusif di tengah berkembangnya berbagai ancaman non-tradisional. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus yang membahas penguatan kerja sama parlemen ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan. “AIPA memiliki tanggung jawab untuk mengelola perdamaian yang inklusif. Tantangan yang kita hadapi saat ini telah berubah. Ancaman tidak lagi hanya berupa konflik bersenjata atau sengketa teritorial, tetapi juga perang siber, disinformasi berbasis kecerdasan buatan, ujaran kebencian, hingga polarisasi…
MataParlemen.id – Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terus memanas antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Menurutnya, eskalasi yang tak kunjung mereda berpotensi meluas hingga melibatkan negara-negara lain, sehingga dapat berdampak pada stabilitas regional maupun global. “Konflik ini berpotensi melebar dan melibatkan lebih banyak negara. Dampaknya tidak hanya bersifat regional, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas global. Karena itu, Indonesia sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif harus terus mendorong semua pihak menahan diri dan menghentikan siklus saling serang serta aksi balasan,” ujar Dave dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema…

