Penulis: Redaksi

MataParlemen.id – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi opini WTP ke-20 yang diterima DPD RI secara berturut-turut sejak tahun 2006, sekaligus mencerminkan konsistensi dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Opini WTP tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, kepada Sekretaris Jenderal DPD RI, Mohammad Iqbal, dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan di Auditorium Gedung Tower Lantai 2 Kantor BPK…

.MataParlemen.id– Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R Abdullah, mendesak pemerintah bersikap tegas terhadap kreator konten yang melanggar etika, merekam tanpa izin, hingga menyebarkan narasi tidak patut di ruang publik. Regulasi yang komprehensif dinilai kian mendesak agar ruang digital memiliki batasan hukum yang jelas. Sikap tegas ini mencuat menyusul dua insiden yang memicu keresahan publik: aksi perekaman tanpa izin terhadap usher (SPG) di pameran otomotif GIIAS 2026 oleh akun Ebermartono, serta ulah YouTuber Bigmo yang melibatkan anak di bawah umur dalam promosi “Kasus yang melibatkan kedua kreator konten ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera menyusun aturan yang mengatur ruang…

MataParlemen.id- Anggota Komisi IV DPR RI Rina Saadah, mendesak pemerintah segera mengambil langkah mitigasi cepat untuk mengatasi ancaman krisis air di sejumlah sentra pertanian nasional. Pasalnya, kegagalan menjaga pasokan air selama musim tanam berisiko memicu gagal panen massal sekaligus mengancam stabilitas pangan nasional. Desakan tersebut disampaikan Rina menyusul laporan kekeringan yang mulai dirasakan para petani di berbagai daerah, salah satunya di Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa dampak krisis air bersifat sistemik—mulai dari pembengkakan biaya produksi dan hilangnya pendapatan buruh tani, hingga potensi lonjakan harga pangan akibat penurunan produktivitas. “Kami mendapat laporan dari sejumlah daerah…

MataParlemen.id – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan kreator konten Emanuel Bryan atau Bryan Ebem harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun ekosistem digital yang aman, sehat, sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi. “Penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku. Tujuannya bukan membatasi kreativitas, melainkan memastikan ruang digital tetap kreatif, sehat, dan bertanggung jawab tanpa mengorbankan hak serta martabat orang lain,” tegas Amelia di Jakarta, Rabu (5/8/2026). Amelia menilai perkembangan teknologi digital telah membuka…

MataParlemen.id– Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengusulkan agar mekanisme pengujian terhadap tindakan penyitaan atau perampasan aset sebelum perkara pokok diperiksa tidak menggunakan konsep praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Menurutnya, mekanisme tersebut lebih tepat dikembangkan melalui konsep pra judicial yang diatur secara khusus dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (RUU PA). Menurut legislator yang akrab disapa Gus Falah tersebut, keberadaan mekanisme tersebut penting untuk memastikan setiap tindakan perampasan aset oleh aparat penegak hukum dapat diuji secara hukum sebelum memasuki proses persidangan pokok. Pengujian itu, kata dia, harus mampu menilai baik aspek formal maupun materiil agar tujuan penegakan hukum berjalan beriringan dengan perlindungan…

MataParlemen.id–- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan dikelola dengan baik dapat mempengaruhi kepercayaan publik, kondisi pasar, bahkan stabilitas dunia usaha. Untuk mencegah itu, Dasco mengajak kalangan pengusaha mengambil peran lebih aktif dalam membangun ekosistem media sosial yang sehat dan ruang digital yang kondusif di Indonesia. Penegasan disampaikan Dasco terkait kehadirannya sebagai salah satu pembicara kunci pada Pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2026 di Claro Hotel Makassar pada Selasa (4/8/2026). Iapu mengunggah foto-foto dirinya dalam Rakerkonas XXXV APINDO 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan.…

MataParlemen.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad hadir sebagai salah satu pembicara kunci dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) 2026 di Claro Hotel Makassar pada Selasa (4/8/2026). Dalam forum tersebut, Dasco menyatakan bahwa DPR berkomitmen mengawal regulasi dan kepastian hukum yang pro-investasi guna memperluas lapangan kerja serta mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK). DPR RI, menurut Dasco menempatkan kepastian hukum dan regulasi yang mendukung investasi sebagai bagian penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga menegaskan investasi baru menjadi salah satu kunci untuk memperluas…

MataParlemen.id – Pemerintah ingin menjadikan peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai perayaan yang lebih dekat dengan masyarakat. Berbagai kegiatan partisipatif, inklusif, dan terbuka untuk umum telah disiapkan sepanjang Agustus 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) M Qodari mengatakan, pemerintah ingin memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat sekaligus menghadirkan peringatan kemerdekaan yang lebih bermakna. “Kita ingin memastikan hasil dari setiap keringat pembangunan tidak hanya dinikmati segelintir orang, melainkan dapat dirasakan secara nyata, lebih luas, dan merata oleh setiap masyarakat di seluruh pelosok Nusantara,” kata Qodari, Senin (3/8/2026). Dengan berbagai agenda yang disapkan, pemerintah berharap perayaan…

MataParlemen.id– Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, meminta pemerintah mengkaji secara komprehensif rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membuka peluang kenaikan gaji kepala daerah. Menurut Indrajaya, wacana kenaikan gaji tersebut perlu dipertimbangkan secara matang, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang masih dijalankan pemerintah pusat. “Rencana kenaikan gaji kepala daerah harus dikaji secara mendalam. Kita memahami bahwa PP Nomor 109 Tahun 2000 sudah berlaku selama 26 tahun dan memang layak dievaluasi. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi fiskal nasional serta prioritas penggunaan anggaran negara,” tegas…

MataParlemen.id – Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, memberikan apresiasi tinggi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan atas keberhasilan mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas provinsi hingga internasional serta memusnahkan barang bukti narkotika dalam jumlah besar. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe saat menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang digelar Polda Kalimantan Selatan. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan bukti nyata komitmen Polri dalam melindungi masyarakat sekaligus mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. “Saya selaku mitra kerja, atas nama Anggota Komisi III DPR RI, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan rasa bangga saya atas capaian luar biasa yang ditunjukkan…