Penulis: Redaksi

Mata Parlemen.id-Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan penghapusan ambang batas parlemen dalam pembahasan RUU Pemilu. PAN menilai ketentuan ambang batas selama ini menyebabkan jutaan suara pemilih tak terwakili di DPR. “Kita termasuk di antara partai yang dari dulu memang menginginkan adanya penghapusan ambang batas, baik itu pilpres maupun untuk pemilihan legislatif,” kata Waketum PAN Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026). “Karena kita melihat dengan adanya ambang batas ini ada jutaan pemilih yang kemudian tidak bisa ditampung aspirasinya di DPR karena partainya tidak lolos, dan itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta,” sambung dia. Eddy menilai penghapusan ambang batas parlemen dapat…

MataParlemen.id-Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Reformasi tersebut tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada perubahan kultur dan pola pikir aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/1/2026). Adang menjelaskan, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong percepatan reformasi Polri dan Kejaksaan di tengah tingginya atensi publik terhadap kinerja aparat penegak hukum. Menurut dia, forum tersebut akan menjadi bahan penting bagi Komisi III DPR RI dalam Rapat…

MataParlemen.id-Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meresmikan proyek revamping ammonia pabrik 2 PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim) didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Titiek mengatakan pabrik ini bukan sekadar fasilitas industri tetapi juga bagian dari sejarah ketahanan pangan. Awalnya, Titiek kilas balik ke 42 tahun lalu di mana ayahandanya yang juga Presiden ke-2 RI Soeharto meresmikan pabrik ini. Titiek juga sempat mengajak para peserta acara mendoakan Soeharto yang disebut telah berjasa untuk pembangunan pabrik pupuk Kalimantan Timur. “Pabrik ammonia Kaltim 2 ini bukan sekadar fasilitas industri, ini merupakan bagian…

MataParlemen.id– Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senator Ahmad Nawardi, menghadiri peluncuran sekaligus menerima secara simbolis Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo di Function Room Gedung Thamrin Bank IIndonesia Rabu (28/1/2025). Dokumen setebal hampir 300 halaman ini memuat evaluasi mendalam atas kinerja ekonomi nasional tahun 2025 serta arah kebijakan strategis untuk tahun-tahun mendatang. Senator Nawardi memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Pemerintah atas capaian ekonomi 2025 yang tetap menunjukkan ketahanan kuat. Ia mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Perry Warjiyo, BI berhasil menjaga inflasi tetap pada sasaran 2,5±1% dan mengelola nilai tukar Rupiah di…

MataParlemen.id-Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, merespons meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai berpotensi memicu perang terbuka kedua negara. Hubungan kedua negara tersebut terus memanas setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal-kapal perangnya ke kawasan sekitar Iran. Situasi semakin mengkhawatirkan menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran. Menurut politisi asal Dapil Jawa Barat XI itu, kondisi geopolitik global yang tidak menentu ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu). “Saya meminta Kementerian Luar Negeri untuk selalu bersiaga dan memantau…

MataParlemen.id-Dari rangkaian kunjungan kerjanya ke berbagai negara sejak November 2024 hingga Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto sudah membawa pulang ratusan triliun rupiah komitmen investasi asing. Jutaan orang muda Indonesia yang kini menyandang status pengangguran pasti menunggu dengan penuh harap progres dari komitmen investasi itu. Progres dan realisasinya bergantung pada kesigapan para pembantu presiden menindaklanjuti dan mengolah komitmen investasi itu. Tercapainya komitmen dengan sejumlah negara yang ingin berinvestasi di Indonesia patut dipahami dan dimaknai sebagai upaya dan kerja Presiden Prabowo memulihkan kinerja perekonomian nasional, dan sudah barang tentu membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru di dalam negeri. Kinerja perekonomian nasional…

MataParlemen.id+Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merevisi aturan mengenai gratifikasi bagi penyelenggara negara.Melalui Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026, lembaga antirasuah tersebut menyesuaikan sejumlah ketentuan krusial, mulai dari batas nilai pemberian yang dianggap wajar, tenggat waktu pelaporan, hingga mekanisme penandatanganan Surat Keputusan (SK) gratifikasi. Salah satu perubahan yang paling disorot publik adalah kenaikan batas nilai hadiah pernikahan yang tidak wajib dilaporkan, dari sebelumnya maksimal Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta per pemberi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan bahwa revisi ini bukan bentuk pelonggaran pengawasan, melainkan penyesuaian terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang, termasuk laju inflasi.Ini yang berubah kan soal…

MataParlemen.id-Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya menjadikan pariwisata sebagai prioritas pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menurutnya kontribusi sektor pariwisata memberi peran besar terhadap perekonomian nasional sekaligus kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah bbesar Hal tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pelestarian Cagar Budaya Komisi X DPR RI, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/1/2026). Ia mengungkapkan, sektor pariwisata menyumbang sekitar Rp1.000 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mampu menyerap sekitar 25 juta tenaga kerja. Bonnie menilai, jika dikelola secara serius, kontribusi pariwisata bahkan dapat melampaui sektor pertambangan.…

MataParlemen.id-Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat ditentukan oleh strategi komunikasi publik yang berlapis, realistis, dan tidak elitis, bukan semata kekuatan metodologi statistik. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kompleks DPR RI. Menurut Hetifah, persiapan Sensus Ekonomi 2026 masih perlu diperkuat, terutama dalam membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat agar tidak muncul sikap apatis. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan sensus—mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan—harus dirancang inklusif, menyentuh akar rumput, dan disesuaikan dengan keterbatasan anggaran…

MataParlemen.id-ewan Perwakilan Daerah RI melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) menegaskan pentingnya pembenahan regulasi daerah terkait pemberdayaan koperasi. Pemantauan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan masih banyak kebijakan yang belum selaras, bahkan saling tumpang tindih. Sehingga berpotensi menghambat koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat di daerah. Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, dalam rapat BULD DPD RI menekankan bahwa koperasi hanya akan benar-benar menjadi soko guru perekonomian jika didukung kebijakan yang harmonis, baik secara vertikal maupun horizontal. Menurutnya, regulasi yang terlalu restriktif dan tidak fasilitatif justru memperlambat akselerasi ekonomi masyarakat daerah. “Koperasi tidak bisa tumbuh optimal jika…