Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Presiden RI Prabowo Subianto akan menghadiri rapat perdana Broad of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta berharap pemerintah dapat memanfaatkan forum tersebut untuk menegaskan dukungan terhadap Palestina. “Bagi Indonesia, sesuai dengan yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo beberapa kali, kehadiran dalam forum Board of Peace harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat peran aktif kita dalam mendorong perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi,” kata Sukamta kepada wartawan, Rabu (11/2/2026). “Setiap langkah diplomasi kita, tentu harus berpijak pada kepentingan nasional Indonesia sekaligus konsisten dengan komitmen historis kita terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” sambungnya. Dia menyebutkan setidaknya ada…

MataParlemen.id-Isu agraria, mitigasi bencana, pelestarian bahasa daerah, hingga dampak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi sorotan utama dalam Sidang Paripurna ke-7 DPD RI pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama para Wakil Ketua DPD RI yaitu GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung tersebut, menegaskan komitmen DPD RI dalam memastikan pelaksanaan undang-undang benar-benar berpihak kepada daerah dan masyarakat. “DPD RI secara konsisten mengawal pelaksanaan otonomi daerah sejak UU Nomor 23 Tahun 2014. Sepanjang satu dekade pengawasan, salah satu solusi untuk memperkuat otonomi daerah adalah melalui perubahan UU Pemerintahan Daerah,…

MataParlemen.id–Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, atas terbitnya Surat Presiden (Surpres) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang merupakan RUU inisiatif DPD RI dan kini telah masuk ke DPR RI serta tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Sultan, terbitnya Surpres tersebut merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap perjuangan panjang DPD RI dalam menghadirkan regulasi yang secara khusus mengatur daerah-daerah kepulauan di Indonesia. “Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden, karena RUU Daerah Kepulauan adalah RUU inisiatif DPD. Titik nolnya dari DPD RI. Surpres sudah meluncur ke DPR, dan ini adalah perjuangan panjang…

MataParlemen.id– Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan publik dan tata kelola kelembagaan sebagai fondasi utama perjuangan aspirasi daerah setelah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Predikat ini dipandang bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan indikator bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Setjen DPD RI telah berdampak langsung pada kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI. Sekretaris Jenderal DPD RI Komjen. Pol. H. Mohammad Iqbal, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat agar DPD RI mampu menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan daerah secara optimal. Menurutnya, kualitas pelayanan publik di Setjen DPD RI berkorelasi langsung…

MataParlemen.id-Komisi IX DPR RI secara resmi sepakat untuk menetapkan anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031. Penetapan tersebut merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah dilaksanakan Komisi IX DPR RI dan diputuskan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan, penugasan uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan tindak lanjut dari keputusan rapat paripurna DPR RI pada 27 Januari 2026. Serta surat Presiden terkait penyampaian nama-nama calon dari unsur pekerja, pemberi kerja, dan tokoh masyarakat.…

MataParlemen.id-Fungsi konstitusional DPR RI kembali dijalankan melalui penerimaan sejumlah Surat Presiden (Surpres) yang berkaitan langsung dengan agenda strategis negara, baik di bidang diplomasi internasional maupun pembentukan Undang-Undang. Sebab itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meluruskan bahwa pembahasan tersebut tidak berkaitan dengan penempatan Dubes Indonesia di luar negeri, melainkan calon Dubes dari negara sahabat yang akan bertugas di Indonesia. “(Surpres) ini bukan Dubes yang kita dari negara luar ya,ini dari negara sahabat negara tetangga yang untuk bertugas di Indonesia, di Jakarta,” jelas Saan dalam konferensi pers yang diselenggarakan usai agenda Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen,…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mafirion, menilai penonaktifan sekitar 11 juta kepesertaan BPJS Kesehatan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan amanat konstitusi. Mafirion mengatakan, layanan kesehatan dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. “Aturan perundang-undangan secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara tidak diberi ruang untuk menafsirkan hak ini secara sempit, apalagi mencabutnya secara massal melalui kebijakan administratif yang minim transparansi,” tegas Mafirion di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dia menjelaskan penonaktifan jutaan warga dari jaminan kesehatan berarti menghilangkan akses terhadap layanan medis, meningkatkan risiko keterlambatan pengobatan, bahkan berpotensi mengancam keselamatan…

MataParlemen.id-Jakarta- DPD RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk menindaklanjuti aspirasi daerah sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan dinamika politik dan keamanan di daerah. Dalam pemaparannya, Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain potensi kerawanan sosial politik, penguatan peran pemerintah daerah, perlindungan data pribadi dan keamanan siber, akurasi data kependudukan, serta dampak kebijakan fiskal terhadap stabilitas daerah. Selain itu, dirinya juga menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas nasional. “Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas politik dan keamanan serta ketahanan…

MataParlemen.id-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan bahwa kehadiran para perencana daerah menjadi penentu apakah suara daerah benar-benar masuk dalam kebijakan nasional. “Suara daerah tidak boleh berhenti dalam wacana, tetapi harus sampai ke meja perencanaan yang tercermin dalam anggaran hingga dieksekusi dan berdampak bagi kehidupan masyarakat,” ujar Yorrys. Rakernas ini diikuti 38 Bappeda provinsi, dengan 36 provinsi hadir langsung dan 2 provinsi mengikuti secara daring. Pada kesempatan tersebut, DPD RI menyerahkan…

MataParlemen.id-DPR RI menyetujui laporan Komisi VIII DPR RI sekaligus menetapkan delapan calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menetapkan persetujuan tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. “Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi VIII DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota BAZNAS dari unsur masyarakat tersebut dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026). “Setuju,” jawab peserta rapat. Dalam pembacaan laporannya, Ketua Komisi…