Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan beberapa strategi yang perlu dilakukan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kota Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Diketahui, saat ini Mendagri Tito ditugaskan Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Di awal penugasannya, Tito langsung tancap gas menggelar rapat pemetaan dan verifikasi kondisi terkini pascabencana di 52 kabupaten/kota bersama pihak-pihak terkait. Mendagri menyampaikan, pemerintah telah melakukan…

MataParlemen.id-Senator DPD RI asal Nusa Tenggara Barat, Mirah Midadan Fahmid, menyambut positif target Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Mataram untuk memperluas Kampung Batik pada tahun 2026. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya strategis dalam memperkuat ekonomi kreatif sekaligus menjaga identitas budaya lokal di tengah arus modernisasi dan persaingan produk global. “Keberhasilan rintisan Kampung Batik di Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Mataram menjadi fondasi penting bagi pengembangan sentra batik di wilayah lain. Produksi yang sudah berjalan, keterlibatan perajin lokal, menunjukkan bahwa batik khas Mataram memiliki potensi ekonomi nyata jika dikelola secara konsisten dan terarah,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan agar perluasan tidak hanya…

MataParlemen.id-Satgas Pemulihan Bencana Sumatera DPR dan pemerintah menggelar Rapat Koordinasi di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra. Selain Dasco, pihak dari DPR yang hadir adalah Cucun Ahmad Syamsurijal (Wakil Ketua DPR), Nazaruddin Dek Gam (Ketua MKD), Abdul Wachid (Wakil Ketua Komisi Vl), Andi lwan Darmawan Aras (Wakil Ketua Komisi V), dan Kawendra Lukistian (Anggota DPR dar Fraksi Gerindra) Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri…

MataParkemen.id-Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik Indonesia mengatakan, pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan situasi politik global yang akhir-akhir ini semakin memanas. “Dinamika politik global nampaknya akan semakin memanas. Banyak peristiwa tak terduga yang tidak pernah terpikirkan terjadi. Kita tidak tahu peristiwa tak terduga apalagi,” kata Mahfuz Sidik. Hal itu disampaikan Mahfuz Sidik saat menjadi narasumber dalam Kajian Pengembangan Wawasan Geopolitik dengan tema ‘Pergeseran Peradaban dan Politik Global’, Jumat (9/1/2026) malam. Menurut Mahfuz, peristiwa tak terduga yang bakal terjadi diprediksi tidak berhenti pada peristiwa pengerahan tentara Amerika Serikat (AS) untuk menyerang Ibukota Venezuela, menculik dan menangkap Presiden Nicolas Maduro,…

MataParlemen.id-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023-2024 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). “Benar, sudah ada penetapan tersangka dalam penyidikan perkara kuota haji,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (9/1/2026). Lembaga antirasuah juga menetapkan mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Organisasi Kemasyarakatan, Sosial Keagamaan, dan Moderasi Beragama, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex, sebagai tersangka dalam perkara yang sama. “Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa terkonfirmasi KPK telah menetapkan dua orang…

MataParlemen.id- Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut. Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini. Sebelumnya, negara-negara anggota Asia-Pacific Group (APG) telah menyepakati pencalonan Indonesia melalui mekanisme pemilihan kawasan, sebagaimana diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia menggerakkan seluruh perwakilan diplomatik di luar negeri sekaligus melakukan…

Mataparlemen.id – Saat ini beredar di publik draf Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme. Draf Perpres ini rencananya akan dikonsultasikan dalam waktu dekat ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 43I ayat (3) UU No. 5/2018 tentang perubahan terhadap UU No. 15/2003 tentang penetapan Perppu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang menyatakan “pembentukan peraturan presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Koalisi menilai draf Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ini bermasalah secara formil dan materiil. Secara formil, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI…

MataParlemen.id-Pemerintah akhirnya menuntaskan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 di seluruh Indonesia atau di 38 provinsi dan mulai efektif berlaku pada 1 Januari 2026. Aceh menjadi provinsi terakhir yang menetapkan UMP, karena sebelumnya fokus penanganan bencana. Kini sudah resmi mengumumkan besaran UMP sehingga melengkapi daftar seluruh provinsi. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 tahun 2021, UMP akan langsung berlaku pada 1 Januari 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Cris Kuntadi memastikan tidak ada lagi provinsi yang tertinggal dalam penetapan upah minimum tahun 2026. “Semua provinsi sudah menetapkan UMP,” kata Cris…

MataParlemen.id-ahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Dwi Nugroho Marsudianto, menegaskan perkembangan kecerdasan artificial atau Artificial Intelligence (AI) yang melesat cepat dalam dua dekade terakhir mulai menabrak batas-batas klasik hukum pidana. AI kini tidak lagi sekadar alat bantu teknologi, tetapi telah bertransformasi menjadi sistem otonom yang mampu belajar, mengambil keputusan sendiri, dan menimbulkan dampak hukum nyata. Kondisi ini memunculkan kekosongan serius dalam sistem hukum Indonesia yang hingga kini masih memandang AI semata sebagai objek, bukan entitas dengan kapasitas bertindak. “AI modern bekerja dengan machine learning dan deep learning yang sifatnya adaptif. Mesin bisa mengubah perilakunya sendiri berdasarkan data dan lingkungan.…

Mataparlemen.id-Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia Dwi Nugroho Marsudianto menuturkan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru mulai tanggal 2 Januari 2026, menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Pembaruan KUHP dan KUHAP membuka peluang besar untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan relevan dengan perkembangan zaman. Namun di saat yang sama, sejumlah pasal krusial masih memuat isu serius mengenai demokrasi, kebebasan sipil, dan kepastian hukum. “Dari sisi sejarah hukum, ini langkah penting. Indonesia akhirnya memiliki hukum pidana nasional yang dirancang sendiri.Tetapi di saat yang sama,…