Penulis: Redaksi

MataParlemen.id- Kongres Luar Biasa (KLB) Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang digelar di Gedung The Tribrata, Jakarta, menghasilkan keputusan penting dengan terpilihnya Yenny Wahid sebagai Ketua Umum KOWANI untuk periode baru. Yenny Wahid terpilih melalui mekanisme pemungutan suara yang memenuhi kuorum konstitusional dengan dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif organisasi sebagaimana diamanatkan AD/ART. Terpilihnya Yenny Wahid menandai dimulainya babak baru bagi organisasi perempuan tertua dan terbesar di Indonesia. Bagi Yenny Wahid, mandat ketua umum ini bukan sekadar menjadi nahkoda baru bagi organisasi perempuan, tetapi juga bagaimana membawa KOWANI menjadi relevan bagi perempuan Indonesia, terutama di masa KOWANI memasuki abad ke-2…

MataParlemen.id- Komisi IX DPR RI segera menggelar rapat koordinasi dengan jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik Sudaryati Deyang telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala baru BGN menggantikan Dadan Hindayana. Nanik akan didampingi Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat akan digelar untuk mendengarkan rencana kerja pimpinan BGN yang baru untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depan. “Saya pikir Komisi IX akan segera melakukan koordinasi untuk mengetahui planning dari pimpinan BGN yang baru untuk memperbaiki dan kemudian untuk…

MataParlemen.id- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, kepastian regulasi perlu segera diberikan mengingat waktu menuju tahapan Pemilu 2029 semakin dekat. “Pembahasan RUU Pemilu tidak perlu ditunda terlalu lama. Semakin cepat dibahas, semakin baik bagi kualitas demokrasi kita karena penyelenggara pemilu, peserta pemilu, partai politik, dan masyarakat memiliki kepastian mengenai aturan main yang akan digunakan pada Pemilu 2029. Apalagi evaluasi pemilu 2024, banyak orang yang bilang banyak masalah, brutal, dan sebagainya. UU Pemilu yang akan datang mestinya bisa mengantisipasi…

MataParlemen.id- Sekretaris Jenderal DPD RI Mohammad Iqbal menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas, kolaboratif, dan adaptif sebagai fondasi penguatan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi konstitusional DPD RI. Penguatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan aspirasi dan kepentingan daerah dapat diperjuangkan secara optimal melalui lembaga perwakilan daerah. Dalam sambutannya saat memimpin Upacara Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji 221 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Selasa (2/6/2026), di DPD RI, Mohammad Iqbal menegaskan bahwa perubahan status dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil harus diikuti dengan peningkatan kualitas kinerja dan tanggung jawab dalam…

MataParlemen.id- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana berdasarkan banyak masukan berbagai pihak. Salah satunya hasil pemantauan, evaluasi dan catatan yang diberikan Komisi IX DPR RI kepada pemerintah. “Masukan-masukan dari Komisi IX itu dibikin secara tertulis mengenai apa-apa yang kemudian dirasakan perlu kemudian diperbaiki dan ditingkatkan di BGN,” ucap Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers bersama pimpinan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Dasco mengungkapkan, Komisi IX DPR sudah sejak lama menyampaikan catatan tertulis hasil evaluasi Badan Gizi Nasional…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman berpandangan kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal tidak produktif. Pasalnya, kritik sekaligus masukan Dino terhadap aktifitas perjalanan dinas ke luar negeri Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Sebagai sesama anak bangsa, saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekedar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Habiburokhman dalam…

MataParlemen.id- Indonesia kini berada di persimpangan jalan dalam transisi energi nasional dalam menghadapi lonjakan kebutuhan listrik serta target emisi rendah. Untuk itu Komite II DPD RI mengambil langkah strategis dengan meninjau kembali urgensi pemanfaatan energi nuklir sebagai tulang punggung baru kelistrikan nasional. “Hal ini menjadi penting mengingat kebutuhan energi listrik nasional terus meningkat, seiring pertumbuhan konsumsi listrik masyarakat serta tuntutan pemerataan akses energi hingga ke berbagai wilayah Indonesia,” ucap Anggota Komite II DPD RI Darmansyah Husein saat RDPU dalam rangka Inventarisasi Masalah Pengawasan atas UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (2/7/2026). Darmansyah juga…

MataParlemen.id- Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, menegaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. “Perlindungan konsumen bukan sekadar urusan transaksi ekonomi, tetapi bagian dari amanat konstitusi untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia,” ujar GKR Hemas bersama Ketua Komite III Filep Wamafma, saat membuka Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun…

MataParlemen.id-Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan revisi UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus difokuskan untuk memperkuat perlindungan hak warga negara, bukan menjadi arena perebutan kewenangan antarlembaga. “Revisi UU HAM ini sebesar-besarnya untuk kepentingan warga negara, bukan untuk kepentingan sektoral lembaga kementerian atau Komnas. Maka kita perlu fokus pada perluasan promosi, perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan HAM,” kata Willy dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (2/6/2026). Menurut Willy, kehadiran Kementerian HAM dan sejumlah komisi nasional terkait HAM seharusnya menjadi momentum memperkuat pemajuan HAM di Indonesia. Oleh karena itu, pembagian tugas antara kementerian dan lembaga independen perlu diarahkan untuk meningkatkan…

MataParlemen.id- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan berbagai persoalan pendidikan tinggi yang muncul belakangan ini menunjukkan adanya ketimpangan akses yang semakin nyata dan perlu segera mendapatkan perhatian serius pemerintah. Menurut Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini, rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia, tingginya angka mahasiswa putus kuliah, ketimpangan penerimaan mahasiswa antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), hingga ancaman berkurangnya jumlah mahasiswa di banyak kampus swasta merupakan rangkaian persoalan yang saling berkaitan. “Empat persoalan ini tidak bisa dilihat secara terpisah. Ini adalah alarm bahwa akses pendidikan tinggi kita masih menghadapi…