Penulis: Redaksi

Konferensi Pers Justisia Half Marathon 2025

MataParlemen.id-Jakarta-MPR RI berkolaborasi dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia dan PLN Mobile menggelar Justisia Half Marathon 2025. Justisia Half Marathon ini adalah lomba lari maraton, yang akan digelar pada 31 Agustus mendatang. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan dengan semangat kolaborasi, MPR RI berupaya memposisikan diri sebagai rumah rakyat sekaligus rumah kolaborasi yang mempertemukan semua elemen masyarakat di tanah air untuk persatuan dan kebersamaan. “MPR sebagai rumah rakyat bukan sekedar rumah rakyat saja, tetapi selalu saya mendorong, saya mendukung sebagai rumah kolaborasi. Di mana kita berkolaborasi dengan seluruh insan, seluruh anak bangsa yang ada,” ujar Ketua MPR RI Eddy…

MataParlemen.id-Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan pentingnya pemahaman dan penerapan Empat Pilar MPR RI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, sosialisasi Empat Pilar—yang meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika—masih sangat relevan untuk dilakukan hingga ke pelosok negeri. Hal ini dikatakan Neng Eem dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Menterjamahkan Makna 4 Pilar Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (23/7/2025). “Program sosialisasi Empat Pilar ini memang sudah berjalan sejak lama dan menyentuh berbagai wilayah Indonesia. Namun dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung berkurang,” ujarnya. Neng Eem menduga…

MataParlemen.id-Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar DKI Jakarta resmi dibuka di Ballroom Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan nuansa budaya Betawi, diawali dengan pertunjukan tradisional Palang Pintu yang menyambut para tokoh nasional dan elite partai. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, hadir langsung membuka Musda yang akan berlangsung selama dua hari. Ia didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang juga menyampaikan sambutan. Kehadiran keduanya disambut hangat oleh para kader Golkar yang telah memadati lokasi sejak pagi. Dalam sambutannya, Pramono Anung menegaskan kedekatannya secara pribadi dengan Bahlil Lahadalia, yang disebutnya sebagai sahabat. Ia berharap Musda ini dapat…

MataParlemen.id-DALAM penyusunan RUU KUHAP ini, kami berikhtiar menyerap aspirasi semua pihak semaksimal mungkin, termasuk dari KPK. Tentu saja kami tidak ingin RUU KUHAP melemahkan pemberantasan korupsi, kami akan mengalokasikan waktu Raker / RDPU dengan KPK dan Aktivis anti korupsi untuk membahas masukan terkait RUU KUHAP. Agenda tersebut akan dilaksanakan pada masa persidangan mendatang, sebelum dilanjutkannya kerja tim perumus dan tim sinkronisasi. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kami jelaskan saat ini. Yang pertama, tidak benar bahwa KUHAP menghilangkan sifat lex specialis UU.Tipikor & UU KPK. RUU KUHAP justru memperkuat posisi KPK, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (2)…

MataParlemen.id-Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi mekanisme penyaluran baru pupuk. Dimana, harapannya dapat memutuskan mata rantai “permainan” pendistribusian pupuk subsidi ke petani. “Selama ini ketika musim tanam tiba, petani kesulitan mendapatkan pupuk, yang terkadang kelangkaan pupuk ini disebabkan adanya ‘Permainan’ dari pedagang-pedagang yang sengaja menimbun. Pada akhirnya mereka menentukan sendiri harga yang jauh diatas HET (harga Eceran tertinggi) yang telah ditetapkan, sehingga sangat memberatkan petani, sekaligus merugikan negara. Hal inilah yang akan terus kami dalami,” ujar Mekeng, dalam pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, di…

MataParlemen.id-Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memimpin pelantikan pimpinan baru Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, yaitu Amin Ak, yang menggantikan Habib Idris Salim Aljufri dalam posisi sebagai wakil ketua. Pelantikan tersebut setelah sebelumnya Adies meminta persetujuan dari para Pimpinan dan Anggota BAKN yang hadir dalam rapat tersebut. “Ini pergantian biasa di DPR, penyegaran saja. Pergantian ini kita harapkan jadi energi baru bagi BAKN. Semoga BAKN lebih semangat lagi ke depannya,” ujar Adies Kadir usai memimpin pelantikan di Gedung Nusantara İİ, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025). Dengan adanya pergantian ini, struktur kepemimpinan BAKN DPR RI mengalami perubahan. Yaitu,…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI GKR Hemas mendukung pelestarian budaya dan pariwisata di Yogyakarta. Ia mengatakan pembinaan kebudayaan yang ada di kecamatan telah berkembang dengan program Pemerintah Provinsi DIY yaitu Desa Wisata dan Desa Budaya Mandiri. Desa budaya akan mendapatkan perangkat alat kesenian jika memenuhi empat kriteria yaitu memiliki kegiatan rutin pagelaran seni budaya, menciptakan atau memiliki kekayaan karya tari khas, aktif menggunakan dan melestarikan alat musik tradisional seperti gamelan, dan memiliki lembaga atau sanggar budaya yang terorganisir. ”Saya sudah bilang ke Dinas Kebudayaan bahwa Desa Budaya Mandiri itu harus punya gamelan per kecamatan, mungkin kriteria yang ditetapkan tersebut…

Mataparlemen.id-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai salah satu instrumen strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Pasalnya, berdasarkan data yang dipaparkannya, masih terdapat sejumlah daerah yang belum memiliki cadangan pangan. Penekanan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (22/7/2025). Pada kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyediakan dasar hukum yang mendukung pembentukan cadangan…

MataParlemen.id – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan komisi X berkomitmen bakal meningkatkan cakupan wajib belajar yang semula 9 tahun menjadi 13 tahun. Perluasan cakupan wajib belajar itu dipastikan bakal diatur dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Demikian disampaikan Hetifah dalam forum legislasi yang digagas Koordinator Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI bertajuk ‘Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata’. “Berarti kalau kita bicara soal anggaran ini memang harus dipastikan untuk memecahkan dulu persoalan-persoalan yang paling mendasar, yaitu tadi terkait hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan dasar yang bahkan…