MataParlemen.id-Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Melchias Markus Mekeng, berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi mekanisme penyaluran baru pupuk.
Dimana, harapannya dapat memutuskan mata rantai “permainan” pendistribusian pupuk subsidi ke petani.
“Selama ini ketika musim tanam tiba, petani kesulitan mendapatkan pupuk, yang terkadang kelangkaan pupuk ini disebabkan adanya ‘Permainan’ dari pedagang-pedagang yang sengaja menimbun. Pada akhirnya mereka menentukan sendiri harga yang jauh diatas HET (harga Eceran tertinggi) yang telah ditetapkan, sehingga sangat memberatkan petani, sekaligus merugikan negara. Hal inilah yang akan terus kami dalami,” ujar Mekeng, dalam pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur, di Balikpapan, Kaltim, baru-baru ini.
Namun dengan adanya Program Koperasi Desa Merah Putih, pihaknya berharap agar mekanisme penyaluran Pupuk bersubsidi menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
Dimana dari PT Pupuk langsung ke Kopdes Merah Putih kemudian disalurkan ke Petani tanpa harus melalui pihak-pihak lain.
Dengan kata lain Kopdes Merah Putih akan memutus mata rantai distribusi pupuk subsidi yang memberatkan atau menyulitkan petani.
“Dengan adanya Koperasi Merah putih merupakan sebuah mekanisme perbaikan penyaluran atau distribusi pupuk subsidi yang sangat mendasar. Selain akan memutus mata rantai penyaluran pupuk subsidi ke petani, sekaligus bisa menopang asa cita Presiden yakni mewujudkan swasembada pangan. Pupuk memainkan peranan yang paling penting untuk itu,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui penyaluran pupuk subsidi menjadi permasalah yang terus muncul dari tahun ke tahun. Fluktuasi harga dan kelangkaan pupuk di masa tanam disinyalir disebabkan adanya “permainan” dari pihak tertentu.
Selain melalui Koperasi Desa Merah Putih, alternatif penyaluran pupuk lain yang mencuat adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Kelompok Tani (Poktan). (*)
