Penulis: Redaksi

MataParlemen.id-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis menegaskan percepatan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pangan sebagai bagian dari prioritas legislasi nasional (Prolegnas) 2025. Ia menyatakan Komisi IV DPR RI menargetkan RUU tersebut tuntas pada Juni 2026, seiring dorongan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan dan swasembada pangan. Berbicara dalam sebuah Forum Legislasi bertajuk “RUU Pangan: Arah Baru Regulasi untuk Kemandirian Pangan Indonesia”, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Ruang Command Center, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025), Kharis menjelaskan bahwa Komisi IV DPR RI mendapat dua…

MataParlemen.id-Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mendesak DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) segera memberhentikan sementara Satori dan Heri Gunawan sebagai Anggota DPR. Sebab, keduanya telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 7 Agustus 2025, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 28,38 miliar. “UU MD3 mengatur soal pemberhentian sementara bagi anggota yang sedang menjalani kasus hukum dengan ancaman pidana minimal 5 tahun,” kata Lucius Karus di Jakarta, Kamis (27/11/2025). Menurut dia, sudah ada mekanisme bagi DPR jika punya keinginan untuk membersihkan lembaga…

MataParlemen.id–Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-undang pada Selasa (18/11/2025). Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah mendengar laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. UU KUHAP yang baru akan berlaku mulai awal tahun depan, tepatnya pada 2 Januari 2026. Dalam pengesahan KHUP baru itu, Puan didampingi seluruh Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa. Pengesahan UU KUHAP diawali dengan laporan Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja, Habiburokhman mengenai proses…

MataParlemen.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menegaskan pentingnya reformasi kepolisian sebagai agenda strategis bangsa. Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto, membentuk Komite Percepatan Reformasi Kepolisian menjadi momentum untuk menghadirkan institusi Polri yang profesional, jujur, dan humanis. “Reformasi kepolisian itu agenda strategis bangsa ini karena terkait dengan keadilan, keamanan publik, dan demokrasi,” ujar Nasir Djamil dalam forum diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Reformasi Polri Harapan Menuju Institusi Penegakan Hukum yang Profesional dan Humanis”, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Menurut Nasir, keberhasilan reformasi Polri akan berdampak langsung pada rasa keadilan yang dirasakan…

MataParlemen.id-Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai bahwa setelah kemajuan fisik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terlihat signifikan, langkah berikutnya yang mendesak adalah penegasan arah kebijakan dan peta jalan pemindahan pemerintahan menuju tahun 2028. Hal itu disampaikan Doli dalam acara ramah tamah bersama jajaran kementerian di Gedung Kemenko 3 IKN, di Nusantara, Kalimantan Timur, awal pekan ini. Doli mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan target IKN menjadi “ibu kota politik” pada 2028, tetapi istilah tersebut perlu dijabarkan secara jelas dalam konteks hukum dan perencanaan nasional. “Perlu dijelaskan dulu apa itu ibu kota politik, karena di dalam…

MataParlemen.id-Tim Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama akademisi dan pakar di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV meminta berbagai masukan terkait penyempurnaan definisi hutan dalam RUU Kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan unsur sosial dalam pengelolaan hutan. Revisi ini merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang selama ini dinilai belum mengakomodasi peran dan keberadaan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan hutan. Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai bahwa pengertian hutan yang tercantum…

MataParlemen.id-Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendorong Kementerian Hukum (Kemenkum), khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), untuk segera merealisasikan pembangunan dan perbaikan sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Provinsi Riau. Langkah ini dinilai mendesak guna mengatasi persoalan overkapasitas yang telah berlangsung lama. “Kalau di Riau, memang Kanwil Ditjen Pemasyarakatannya dengan UPT-UPT-nya sudah sejak lama mengalami masalah overkapasitas. Tapi penanganannya cukup bagus, seperti Lapas Bagansiapiapi yang kapasitasnya 98 tapi dihuni 1.200 orang, tetap bisa dikelola dengan tenang,” ujar Mafirion usai Komisi XIII meninjau Lapas Kelas IIA Pekanbaru, Pekanbaru, Riau, hari Rabu (12/11/2025). Ia menjelaskan, Komisi XIII DPR RI mendorong…

MataParlemen.id-Wakil Ketua Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pentingnya melakukan penguatan pekerja migran. Langkah yang bisa dilakukan di antaranya memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan kerja. Dengan begitu, para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri. ”Kami mendorong agra para calon pekerja migran ini dibekali keterampilan kerja dan perlu juga diberikan KUR,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid saat menjadi Pimpinan Delegasi Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Rabu (12/11/2025). Diketahui, NTB tercatat menjadi provinsi asal pekerja migran terbesar…

MataParlemen.id-Ketua Fraksi PKB MPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz mengapresiasi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar bangsa yakni Syaichona Muhammad Kholil Bangkalan dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dua tokoh besar tersebut mempunyai kontribusi luar biasa dalam penyebaran Islam moderat yang menciptakan Indonesia damai dan ramah. “Keduanya adalah pahlawan untuk semua. Syaikhona Kholil adalah guru besar para ulama, penyebar Islam yang rahmatan lil ‘alamin dan toleran. Dari beliaulah lahir para pendiri Nahdlatul Ulama yang menanamkan tradisi keilmuan Islam yang damai dan penuh kasih,” ujar Neng Eem saat menghadiri acara tasyakuran atas gelar Pahlawan Nasional untuk Syaikhona Muhammad…

MataParlemen.id-Peneliti Spektrum Demokrasi Indonesia Dwi Nugroho Marsudianto menegaskan ledakan yang mengguncang SMA Negeri 72 Jakarta pada Jumat (7/11) lalu, bukan sekadar insiden kriminal yang menelan puluhan korban luka. Tragedi ini menjadi potret suram tentang kegagalan sistem pendidikan dalam menangani perundungan (bullying) di sekolah. Polisi mengidentifikasi pelaku sebagai siswa di sekolah itu sendiri, dan penyelidikan awal menunjukkan pelaku pernah menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. “Perundungan bukan sekadar masalah etika atau tata tertib sekolah. Ini sudah menjadi masalah keselamatan publik. Ketika seorang siswa yang terus menerus dipermalukan, disakiti, dan tidak mendapat perlindungan, maka tekanan psikologis bisa meledak dalam bentuk ekstrem. Tragedi ini…