MataParlemen.id– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Mendikdasmen Prof. Dr. Abdul Mu’ti, dan Wamendikti Saintek Prof. Stella Christie menerima audiensi keluarga murid SMA Strada St. Thomas Aquino, Tangerang yang mengalami dugaan diskriminasi dari pihak sekolah.
“Kami menerima dan mendengarkan keluarga murid SMA Strada St. Thomas Aquino, Tangerang, soal dugaan diskriminasi di lingkungan sekolah,” ungkap Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dasco menjelaskan, audiensi bertujuan untuk mendengarkan kronologi secara utuh. DPR RI berupaya menjernihkan informasi dari semua pihak agar penanganan masalah berjalan objektif.
“Perlu ditegaskan, pertemuan ini kami gunakan untuk mendengar dan menjernihkan informasi dari semua sisi,” ucap Dasco.
Dasco yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra menekankan pentingnya mengedepankan asas keadilan dalam penanganan kasus dugaan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Penanganan yang adil dinilai menjadi jaminan dalam menciptakan rasa aman bagi seluruh peserta didik.
“Keadilan bagi satu murid adalah jaminan rasa aman bagi semua murid,” tegasnya.
Menurut Dasco, sekolah harusnya menjadi tempat paling aman bagi tumbuh kembang anak dan setiap anak berhak mendapatkan jaminan rasa aman ketika berada di sekolah.
“Sekolah semestinya menjadi tempat paling aman bagi setiap anak untuk tumbuh, Keadilan bagi satu murid adalah jaminan rasa aman bagi semua murid,” ujarnya.
Untuk diketahui, dugaan diskriminasi di SMA Strada St. Thomas Aquino, Tangerang dialami siswa disabilitas psikososial bernama GMS di SMA Strada Thomas Aquino Tangerang. Ia diduga mengalami diskriminasi sejak 2024.
GMS dinilai kehilangan hak pendidikan, mengalami tekanan mental, dan terancam putus sekolah.
Ibu GMS, Vivienne Wahab, hingga saat ini masih berjuang untuk memulihkan kembali hak-hak GMS yang hilang karena mendapat ketidakadilan.
Saat menggelar konferensi pers pada Rabu (1/7/2026), Vivienne bersama dengan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menuliskan Surat Terbuka dari Masyarakat Peduli Pendidikan Tanpa Diskriminasi sebagai bentuk seruan agar kasus ini segera mendapat titik terang.
Vivienne bercerita bahwa dugaan diskriminasi dan penelantaran yang dialami puteranya oleh pihak sekolah terjadi ketika GMS di kelas I SMA.(har)
