MataParlemen.id – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Fauzi Amro, mendorong penguatan Perum Bulog agar mampu menjaga stok dan distribusi pangan nasional.
Menurutnya, kapasitas penyimpanan serta jaringan logistik Bulog perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi kelangkaan pangan di berbagai daerah.
Fauzi menyebut Indonesia memiliki potensi untuk mempertahankan swasembada beras dengan memaksimalkan produksi dalam negeri dan stok yang tersedia.
Dia mengungkapkan, saat ini sekitar 5 juta ton beras tersimpan di gudang Bulog di seluruh Indonesia.
“Kita bisa swasembada. Ada sekitar 5 juta ton yang ada di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia. Ini akan membantu pemerintah dalam menempatkan Bulog sebagai buffer dalam distribusi pertanian yang ada di Indonesia,” kata Fauzi, Sabtu (10/10/2026).
Legislator NasDem dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I itu mengatakan, produksi beras nasional saat ini berada di kisaran 13,5 juta hingga 14 juta ton. Namun, penguatan peran Bulog perlu diikuti dengan penyelesaian persoalan pembiayaan penugasan pemerintah.
Dia juga menyoroti kekurangan pembayaran pemerintah kepada Bulog sekitar Rp13,8 triliun untuk periode 2022-2023. Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera dituntaskan agar tidak menghambat kemampuan Bulog menjalankan tugas menjaga ketahanan pangan.
Selain penyelesaian pembayaran, Fauzi menilai mekanisme pendanaan penugasan Bulog juga perlu diperbaiki. Bulog mengusulkan pembayaran dilakukan dengan skema 50 persen di awal dan 50 persen pada akhir penugasan.
“Bulog meminta pembayarannya seperti pupuk, 50 persen di depan, 50 persen di akhir. Kita, BAKN dan DPR, akan memperjuangkannya bersama-sama dengan BPI,” ujarnya.
Fauzi menambahkan, Bulog juga mengusulkan perluasan penyaluran komoditas pangan. Tugas Bulog diharapkan tidak terbatas pada beras, tetapi mencakup jagung, minyak goreng, hingga sembilan bahan pokok lainnya.
Untuk mendukung perluasan tugas tersebut, Bulog lanjut Fauzi, membutuhkan tambahan infrastruktur, termasuk pembangunan gudang dan penguatan jaringan logistik di berbagai wilayah.
Terlebih, perhatian khusus juga diperlukan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki tantangan distribusi pangan.
Dia menyebut Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi salah satu opsi pembiayaan untuk memperkuat infrastruktur Bulog. BAKN DPR RI, kata Fauzi, akan membahas kebutuhan tersebut dengan Danantara agar dukungan pendanaan dapat direalisasikan.
“Bulog pada prinsipnya siap untuk mendistribusikan, menjadi buffer, menjadi bagian dari penugasan pemerintah, dengan dukungan PMN untuk membangun infrastrukturnya,” tuturnya.
Menurut Fauzi, ketersediaan gudang dan pos logistik yang memadai akan mempermudah penyimpanan sekaligus mempercepat penyaluran bahan pangan ke berbagai daerah.
Dengan demikian, Bulog diharapkan dapat menjalankan fungsi penyangga pangan secara optimal, menjaga pemerataan distribusi, dan menekan risiko kelangkaan. (erc)
