MataParlemen.id – Pemerintah telah melunasi kewajiban surat utang yang diterbitkan untuk penanganan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saat krisis 1997–1998 pada Agustus 2026.
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan pelunasan tersebut menjadi salah satu pencapaian pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban yang muncul akibat penanganan krisis keuangan pada periode tersebut.
“Sekarang, surat utang yang dalam rangka penanganan krisis 97–98 kemarin tuntas kami selesaikan pada bulan Agustus. Ini juga adalah suatu prestasi kita,” kata Suahasil dilansir dari Antara, Minggu (20/9/2026).
Menurut Suahasil, pelunasan surat utang dilakukan menggunakan surplus Bank Indonesia (BI) yang disetorkan ke kas negara. Surplus tersebut diketahui berdasarkan hasil proses audit buku 2025.
Setelah menerima surplus BI sesuai ketentuan yang berlaku, pemerintah mencatat pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) sebesar Rp 58 triliun.
Dana tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kewajiban pemerintah, termasuk membayar surat utang negara yang diterbitkan dalam rangka penanganan krisis 1997–1998.
“Penggunaannya diatur untuk membayar kewajiban atau membayar penyelesaian surat utang RI. Surat utang negara yang ketika itu dikeluarkan dalam rangka penanganan krisis 97–98,” ujar Suahasil.
Pelunasan pada Agustus 2026 melanjutkan penyelesaian berbagai instrumen utang yang diterbitkan pemerintah saat krisis. Sebelumnya, kewajiban atas obligasi rekapitalisasi atau obligasi rekap telah dilunasi pada Juli 2020.
Suahasil menjelaskan, pemerintah menerbitkan beberapa jenis obligasi dalam rangka penanganan krisis 1997–1998. Sebagian kewajiban telah diselesaikan pada Juli 2020, sedangkan kewajiban lainnya baru tuntas pada Agustus 2026.
“Ada beberapa jenis obligasi kami keluarkan ketika itu (krisis 1997–1998). Nah, ada yang sudah lunas di Juli 2020, ada yang lunas di (Agustus) kemarin,” ucap Suahasil.(erc)
