MataParlemen.id – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, menilai besarnya intervensi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sepanjang 2026 menunjukkan pemerintah memiliki instrumen kuat untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan.
Dengan tambahan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta kelanjutan bantuan pangan hingga akhir tahun, penggunaan CBP pada 2026 diproyeksikan mendekati 4,5 juta ton.
“Empat setengah juta ton adalah angka yang sangat besar. Ini menunjukkan negara hadir dan memiliki kekuatan stok untuk menjaga masyarakat. Sekarang yang perlu kita pastikan adalah setiap beras yang keluar dari gudang benar-benar terasa manfaatnya pada harga yang dibayar rakyat,” kata Johan di Jakarta, pada Sabtu (19/9/2026).
Berdasarkan data Bulog hingga 16 September 2026, realisasi beras SPHP mencapai 799.593 ton atau 96,57% dari target awal 828 ribu ton. Sementara bantuan pangan periode Februari-Maret telah tersalurkan sekitar 662.867 ton dan periode Juli-September sekitar 618.581 ton.
Dari tiga penugasan tersebut, sekitar 2,08 juta ton beras telah didistribusikan kepada masyarakat. Pada saat yang sama, stok Bulog masih berada di kisaran 4,6 juta ton.
Johan pun mengapresiasi kuatnya stok dan percepatan penyaluran tersebut. Menurutnya, kondisi itu memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan intervensi berdasarkan kondisi harga di masing-masing daerah.
“Stok kita kuat, berasnya tersedia, jaringan Bulog juga tersebar sampai daerah. Ini modal yang sangat baik. Tahap berikutnya adalah membuat intervensinya semakin presisi: berapa ton masuk ke suatu daerah, harga sebelum intervensi berapa, dan setelah SPHP masuk harga turun berapa rupiah,” ujarnya.
Sementara, data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan rata-rata harga beras medium nasional per 13 September berada di Rp 13.669/kg. Angka tersebut turun 0,03% dibandingkan sepekan sebelumnya. Sementara harga beras premium berada di Rp 16.166/kg atau turun 0,02%.
Inflasi beras tahunan pada Agustus juga melandai menjadi 2,77% dari 3,10% pada bulan sebelumnya.
Karena itu, Johan menilai tren penurunan tersebut merupakan perkembangan positif yang perlu diperkuat. Dia mendorong pemerintah tidak hanya mengukur keberhasilan SPHP dari jumlah beras yang disalurkan, tetapi juga dampaknya terhadap harga.
“Selama ini kita sangat terbiasa berbicara berapa ton SPHP yang tersalurkan. Saya ingin kita maju satu langkah. Setiap 100 ribu ton SPHP yang kita gelontorkan, harga beras turun berapa rupiah per kilogram? Kalau ukuran itu kita punya, kita bisa mengetahui daerah mana yang intervensinya efektif dan daerah mana yang distribusinya masih perlu diperbaiki,” kata Johan.
Menurut Johan, pengukuran tersebut penting karena program SPHP menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Untuk alokasi 828 ribu ton yang dimulai Maret 2026, Bapanas mencatat anggaran subsidi harga sebesar Rp 4,97 triliun.
Sementara kebutuhan anggaran tambahan untuk 1 juta ton masih dalam proses penghitungan dan pengajuan ABT.
“Karena uang negara yang digunakan sangat besar, manfaatnya juga harus bisa kita ukur dengan terang. Berapa rupiah subsidi yang dikeluarkan, berapa kilogram beras yang sampai ke masyarakat, dan bagaimana dampaknya terhadap harga. Di situlah prinsip value for money dalam kebijakan pangan bisa kita wujudkan,” kata Johan.
Untuk itu, Johan menegaskan tujuan utama kebijakan tersebut adalah memastikan masyarakat mendapatkan beras dengan harga yang terjangkau, sekaligus menjaga agar petani memperoleh harga yang layak.
“Kita berbicara 4,5 juta ton, stok 4,6 juta ton, dan intervensi senilai triliunan rupiah. Tetapi bagi sebuah keluarga, ukurannya jauh lebih sederhana: ketika datang ke pasar, berapa harga beras yang harus mereka bayar. Saya ingin kekuatan negara yang besar itu semakin terasa sampai ke meja makan keluarga Indonesia,” pungkasnya.(erc).
