MataParlemen.id – Komisi VII DPR RI mendorong pelaku industri pengolahan minyak kelapa sawit untuk memprioritaskan pemenuhan pasokan minyak goreng dan produk turunan sawit di pasar domestik sebelum mengalokasikan stok untuk ekspor.
Langkah ini dinilai krusial guna menjaga stabilitas pasokan serta mencegah terulangnya kelangkaan bahan pangan pokok di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke fasilitas produksi PT Berkah Emas Sumber Terang (BEST) di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/9/2026).
“Pasar ekspor memang penting, tetapi kebutuhan masyarakat di dalam negeri harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita aktif mengekspor, sementara kebutuhan domestik justru belum terpenuhi. Apalagi kebutuhan minyak goreng di Jawa Tengah cukup tinggi, mencapai 566 ton per hari,” ujar
Evita usai meninjau pabrik.
Ia mengapresiasi keikutsertaan PT BEST dalam program hilirisasi komoditas kelapa sawit melalui pengolahan Crude Palm Oil (CPO) menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti minyak goreng, margarin, dan shortening. Perusahaan tersebut mencatatkan jangkauan ekspor hingga ke Asia Timur dan Benua Afrika.
Namun, legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut memberikan catatan khusus terkait proporsi distribusi produk, di mana alokasi PT BEST saat ini didominasi oleh pasar ekspor sebesar 70 persen dan pasar domestik 30 persen.
Evita menekankan agar para pelaku industri mematuhi ketentuan pemenuhan kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation) serta memastikan kelancaran rantai distribusi secara berkelanjutan.
Guna menjaga kelancaran hilirisasi industri sawit nasional, Komisi VII DPR RI juga mendorong penguatan sinergi antara Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha khususnya dalam menjamin kepastian pasokan bahan baku CPO agar kapasitas produksi pabrik dapat dimanfaatkan secara optimal.(erc)
