MataParlemen.id- Setiap WNI yang memasuki usia 17 tahun akan otomatis memiliki rekening bank bersamaan dengan kepemilikan KTP dalam kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah.
Rekening berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut akan dibuka melalui BRI dan BSI, serta mendapat dana awal Rp50.000 tanpa potongan biaya administrasi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan nasional.
Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan sejak mendapatkan KTP pada usia 17 tahun.
“Presiden menginstruksikan setiap warga negara pada usia 17 tahun itu mempunyai rekening, otomatis bersamaan dengan KTP,” kata Airlangga di Graha Sawala Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Pembukaan rekening akan dilakukan secara digital dengan memanfaatkan NIK yang tercatat dalam data kependudukan dan terhubung dengan Dukcapil.
Pemerintah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.
Pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan pelaksanaannya.
Pemerintah menargetkan sekitar 200 juta penduduk dapat memiliki rekening melalui program tersebut.
Rekening tidak hanya disiapkan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari, tetapi juga akan digunakan sebagai sarana penyaluran berbagai program pemerintah
satunya adalah bantuan sosial (bansos), yang ke depan diarahkan untuk disalurkan melalui rekening tersebut.
“Karena ini nanti akan didorong untuk berbagai program pemerintah termasuk bansos,” jelas Airlangga.
Selain membuka rekening, pemerintah berencana memberikan dana awal sebesar Rp50.000 kepada setiap pemilik rekening.
Airlangga menegaskan saldo awal tersebut tidak boleh terpotong biaya administrasi bank.
Bagi pemilik rekening yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran QR atau QRIS secara otomatis.
Airlangga menyebut fasilitas tersebut tidak akan mengenakan potongan kepada pedagang.
“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” ujar Airlangga.
Kebijakan rekening otomatis menjadi bagian dari agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
ini, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 93,91 persen. Sementara inklusi keuangan syariah masih berada di level 13,14 persen. (awn)
