MataParlemen.id – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa, menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyinggung soal kekuasaan yang bersifat sementara.
Pernyataan AHY tersebut sebelumnya menimbulkan beragam penafsiran di tengah dinamika politik nasional.
Saan mengatakan perbedaan tafsir terhadap pernyataan politik merupakan hal yang wajar. Namun, ia mengingatkan agar para pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi dapat menyampaikan pernyataan politik yang memperkuat kekompakan internal.
“Ya menurut saya bahwa interpretasi terhadap statement tersebut, ada multi-interpretasi, multi-tafsir itu hal yang biasa,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, setiap pimpinan partai dalam koalisi perlu menyampaikan pernyataan yang jelas agar tidak menimbulkan penafsiran berbeda-beda di antara anggota koalisi.
“Makanya semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi,” ujarnya.
Saan berharap pernyataan para pimpinan partai dapat dipahami dengan tafsir yang sama sehingga tidak memicu suasana yang kurang kondusif di internal koalisi.
“Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir yang beda-beda yang itu membuat nanti suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi,” katanya.
Lebih lanjut, Saan menyinggung soal periodisasi masa jabatan yang menurutnya telah diatur dalam konstitusi.
“Masa jabatan itu kan ada periodisasinya. Maksimal kan dua periode, dan itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar,” kata dia.
Sedangkan terkait pernyataan AHY, Saan menegaskan bahwa NasDem menghormati sikap politik yang disampaikan Partai Demokrat.
“Nah, terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap, sikap politik. Dan tentu sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja,” ujarnya.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, menyatakan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki secara permanen.
Menurutnya, setiap jabatan merupakan amanah yang diberikan rakyat dan memiliki masa berlaku.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat memberikan pidato dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.
AHY mengatakan, pergantian kekuasaan dan jabatan merupakan bagian dari proses demokrasi. Karena itu, setiap kader Demokrat harus memahami bahwa posisi politik pada akhirnya akan berganti seiring berjalannya waktu.
Ia juga mengingatkan bahwa berakhirnya masa jabatan tidak berarti berakhir pula kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai,” tutur AHY.. (erc)
