Close Menu
MataParlemenMataParlemen
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
Populer Hari Ini

Pimpinan DPR Terima Aspirasi Rakyat Pati : RUU Perampasan Aset, Masalah Nelayan ,Kekerasan Seksual

Agustus 24, 2026

Pimpinan DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Agustus 24, 2026

HUT ke-28, PAN Beri Kado kepada Rakyat Bentuk Tim Lapor PAN

Agustus 24, 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Facebook X (Twitter) Instagram
MataParlemenMataParlemen
Login
  • Peristiwa
  • Hukum
  • DPR
  • MPR
  • DPD
MataParlemenMataParlemen
Home » Pimpinan DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan
DPR

Pimpinan DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

RedaksiBy RedaksiAgustus 24, 2026
Share Facebook Twitter Pinterest Copy Link LinkedIn Tumblr Email Telegram WhatsApp
Follow Us
Google News Flipboard
Oplus_131072
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email Copy Link

MataParlemen.id –Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu dilakukan secara hati-hati agar aturan baru tersebut tidak menjadi alat untuk menekan masyarakat maupun kepentingan politik penguasa.

Pernyataan itu disampaikan Sari saat pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi IV DPR menerima audiensi jajaran pengurus dan anggota Forum Komunikasi Rakyat Pati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Dalam audiensi tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati salah satunya menyampaikan tuntutan agar pengesahan RUU Perampasan Aset dapat dipercepat.

Sari mengatakan, saat ini pembahasan terkait RUU Perampasan Aset masih berlangsung di Komisi III DPR dengan terus mendengarkan berbagai pandangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

“Untuk percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, saat ini di Komisi III memang mereka sedang mendengarkan dari banyak RDPU untuk Mining Pool Participation, karena RUU ini juga ada sedikit tricky situation,” ujar Sari.

Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena regulasi mengenai perampasan aset memiliki konsekuensi besar. Jangan sampai aturan yang nantinya disahkan justru digunakan sebagai instrumen untuk kepentingan rezim yang sedang berkuasa.

“Jangan sampai ketika undang-undang ini jadi, itu juga menjadi alat pukul bagi rezim yang berkuasa,” katanya.

Sari menekankan, produk undang-undang harus memberikan perlindungan dan kedudukan yang setara bagi masyarakat maupun penguasa. Karena itu, proses pembahasan tidak semata-mata berorientasi pada percepatan pengesahan.

“Jadi kan kita harus membuat undang-undang itu yang setara antara masyarakat dengan penguasa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia membantah jika proses pembahasan RUU Perampasan Aset sengaja diperlambat. Menurut Sari, DPR lebih mengedepankan aspek kehati-hatian agar aturan yang lahir tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Jadi mungkin bukan diperlambat tidak, tetapi lebih kepada kehati-hatian. Sehingga ketika undang-undang ini jadi, jangan sampai nanti masyarakat juga yang menyesalinya, kan gitu,” jelas Sari.(erc)

Follow on Google News Follow on Flipboard
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Copy Link
Redaksi

Related Posts

Pimpinan DPR Terima Aspirasi Rakyat Pati : RUU Perampasan Aset, Masalah Nelayan ,Kekerasan Seksual

Agustus 24, 2026

Puan Minta Pelaku Pembakaran Lahan dan Hutan di Kalimantan Ditindak Tegas

Agustus 23, 2026

Komisi III DPR Minta pemerintah Audit PTN Jalur Mandiri Setelah Terbongkar Kasus Unsoed

Agustus 23, 2026
Berita Terkini

Pimpinan DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Agustus 24, 20261 Views

Pimpinan DPR Terima Aspirasi Rakyat Pati : RUU Perampasan Aset, Masalah Nelayan ,Kekerasan Seksual

Agustus 24, 20269 Views

Presiden Prabowo Minta Perkuat Penanganan Karhutla

Agustus 24, 20260 Views

HUT ke-28, PAN Beri Kado kepada Rakyat Bentuk Tim Lapor PAN

Agustus 24, 20261 Views

Kemenhut Kerahkan 1000 Polhut Tangani Karhutla Di Kalimantan

Agustus 24, 20260 Views

Subscribe to Updates

Get the latest tech news from FooBar about tech, design and biz.

Berita Terpopuler

Ariawan Dinobatkan sebagai Tokoh Muda Jurnalistik Kreatif oleh Swarna Dwipa Institute

Agustus 22, 202660 Views

Gejolak Pasar Saham, Bamsoet Dorong Reformasi Tata Kelola Pasar Modal Dipercepat

Februari 1, 202614 Views

Musa Rajekshah Dorong BMKG Perkuat Peringatan Dini Gempa Berbasis Digital

Agustus 22, 202613 Views
Pilihan Editor

Pimpinan DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan

Agustus 24, 2026

Pimpinan DPR Terima Aspirasi Rakyat Pati : RUU Perampasan Aset, Masalah Nelayan ,Kekerasan Seksual

Agustus 24, 2026

Presiden Prabowo Minta Perkuat Penanganan Karhutla

Agustus 24, 2026

Subscribe to Updates

Dapatkan berita terkini dan eksklusif langsung ke email Anda, setiap harinya!

Facebook X (Twitter) Instagram
  • Redaksi
© 2026 MataParlemen.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?