MataParlemen.id – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pemerintah
melakukan audit nasional terhadap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Desakan itu muncul setelah KPK menetapkan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq sebagai tersangka.
Abdullah menilai persoalan penerimaan mahasiswa baru tidak boleh hanya dilihat dari kasus di satu perguruan tinggi. Menurut dia, dugaan korupsi serupa sebelumnya juga terjadi di Universitas Lampung pada 2022.
“Sekarang di Unsoed, sebelumnya di Unila, ini harus menjadi perhatian serius,” kata Abdullah, Minggu (23/8/2026). Ia meminta pemerintah tidak hanya menindak pihak yang terlibat, tetapi juga memperbaiki sistem penerimaan.
Menurut Abdullah, dugaan permintaan uang hingga ratusan juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa perlu menjadi perhatian. Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme jalur mandiri.
Abdullah menyebut mahasiswa jalur mandiri merupakan bagian penting dalam tata kelola perguruan tinggi. Karena itu, proses penerimaannya harus mendapat pengawasan yang memadai.
Kasus yang terjadi di Unsoed dinilai dapat menjadi momentum evaluasi nasional. Pemerintah diminta memeriksa sistem penerimaan jalur mandiri di berbagai PTN.
Abdullah menegaskan pemerintah tidak perlu menunggu kasus serupa muncul di perguruan tinggi lain. Audit diperlukan untuk memastikan mekanisme penerimaan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Ia juga menyoroti potensi ketidakadilan dalam proses penerimaan mahasiswa. Menurutnya, kemampuan akademik calon mahasiswa tidak boleh kalah oleh kepemilikan uang atau akses tertentu.
“Jangan sampai mahasiswa yang memiliki kemampuan dan berhak diterima justru tersingkir karena ada yang mempunyai uang atau akses,” ujar Abdullah.
Ia meminta proses penerimaan mahasiswa dijalankan tanpa praktik yang merugikan calon peserta.
Abdullah menekankan pentingnya transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Proses tersebut juga harus memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
“Penerimaan mahasiswa harus dilakukan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Prinsip tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan terhadap perguruan tinggi negeri.
KPK sebelumnya menetapkan enam tersangka dalam dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unsoed. Tiga tersangka berasal dari pihak kampus dan tiga lainnya berasal dari pihak swasta.
Tersangka dari pihak kampus terdiri atas Rektor Akhmad Sodiq, Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo, dan Kepala Bagian Akademik Eko Sumanto. Sementara pihak swasta yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono.
Kasus Unsoed kini menjadi sorotan terhadap tata kelola penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Abdullah meminta pemerintah menggunakan momentum tersebut untuk melakukan audit dan memastikan sistem penerimaan PTN berjalan adil serta transparan.(erc)
